Tugas kuliah HAKI


Friday, 09 November 2007 10:17,

(Dwonload: 10/06/2009  13:58)

Sumber : http://www.beritaindonesia.co.id/cms/edisi-cetak/L72-sosiaisasikan -HAKI.htm/

Berbagai kasus pencaplokan hak cipta dan paten berbagai produk dan lagu rakyat Indonesia, di antaranya lagu Rasa Sayange yang dicaplok oleh Malaysia, telah menggugat kesadaran bangsa Indonesia untuk melindungi kekayaan intelektual, produk dan budaya bangsanya dengan cara mematenkan.

Pemerintah sangat lamban, kurang peduli, bahkan sering kali alpa, dalam melindungi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) bangsa ini. Sosialisasi pendaftaran HAKI nyaris tak pernah terdengar. Jangankan berupaya menyosialisasikan, malah terkesan cenderung mempersulit. Pemeo buruk birokrasi (Jika bisa dipersulit mengapa dipermudah?) terasa bangat di negeri ini.

Selain lagu Rasa Sayange, yang merupakan lagu rakyat Indonesia (Maluku), yang belakangan dijadikan jingle iklan promosi wisata Malaysia dan telah dipatenkan pemerintah Malaysia, masih banyak lagi hak cipta bangsa Indonesia yang dicaplok pihak lain. Di antaranya lagu rakyat Betawi, Jali-Jali telah dicaplok (diklaim) sebagai lagu dari Langkawi, Malaysia.

Alat musik angklung yang khas tanah Pasundan juga diklaim sebagai paten milik Malaysia. Tempe, makanan khas Indonesia, dipatenkan oleh Jepang (enam paten) dan AS (13 paten). Demikian pula dengan Batik dipatenkan oleh AS dan sebagainya.

Atas berbagai pencaplokan HAKI itu, kita berulangkali sejenak, hanya sejenak, seperti kebakaran jenggot. Berteriak-teriak dan mencaci-maki, sejenak. Selepas itu diam seribu basa, tidak melakukan apa-apa lagi, selain sesekali hanya mengeluh. Tidak ada upaya nyata, terutama oleh pemerintah, untuk mencegah terulangnya pencaplokan HAKI bangsa ini oleh bangsa lain. Pemerintah sangat lemah dalam upaya melindungi HAKI bangsa ini.

Memang, masalah perlindungan HAKI bukanlah semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah. Tetapi pemerintah sangat memegang peranan strategis dan menentukan. Sehingga dalam kesempatan ini, kita patut lebih menyoroti kekurangsiapan pemerintah untuk melindungi HAKI rakyatnya sendiri.

Pemerintah sangat lemah dalam menyosialisasikan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang sering pula disebut sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI), atau Hak Milik Intelektual, dan merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right (IPR). HKI berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, serta mempunyai nilai ekonomis.

Hukum kekayaan intelektual di Indonesia diatur ke dalam dua bentuk, yaitu Hak Cipta dan dan Hak Kekayaan Industri. Hak Kekayaan Industri terdiri atas Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, dan Varietas Tanaman.

Hak Cipta, sesungguhnya ciptaan tidak wajib didaftarkan karena pendaftaran hanya alat bukti bila ada pihak lain ingin mengakui hasil ciptaannya di kemudian hari. Hak Cipta fokus kepada bidang pengetahuan dan seni dan masa berlakunya hak cipta ini sampai si pencipta meninggal dunia dan 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Dasar hukum Hak Cipta adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Dasar hukum Hak Kekayaan Industri adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten, yang antara lain memberi jangka waktu paten selama 20 tahun, dan 10 tahun untuk paten sederhana.

Implementasi undang-undang hak cipta di Indonesia harus diakui belum sepenuhnya membumi. Banyak warga masyarakat yang masih awam terhadap undang-undang ini, termasuk di kalangan musisi, pencipta lagu, budayawan dan pekerja seni lainnya.

Selain sosialisasi HAKI yang lemah, birokrasi pendaftarannya juga masih terasa dipersulit. Pelayanan pendaftaran HAKI masih sangat jauh dari memadai. Pemberian sertifikat hak cipta kepada Presiden SBY pada saat peluncuran albumnya Rindu Padamu, Senin, 29 Oktober 2007 lalu, suatu hal yang sangat baik, bila juga dilakukan kepada semua orang pencipta lagu.

Pemerintah sangatlah bijaksana bila lebih proaktif dengan melakukan ‘jemput bola’ dalam menyosialisasikan memberikan sertifikat Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Para pemilik HAKI juga perlu mengikuti langkah Presiden SBY yang secara aktif mendaftarkan sejumlah lagu gubahannya untuk mendapatkan hak cipta.

Pemerintah sebenarnya, tahun lalu, dengan Keputusan Presiden, telah mengukuhkan tim nasional perlindungan atau penanggulangan pelanggaran hak cipta. Tujuannya bukan hanya sekadar aspek hukum yang ditegakkan. Tapi lebih dari itu, pendekatan-pendekatan budaya, pendekatan sosial, pendekatan ekonomi juga harus menyertai ekonomi kreatif yang tengah dikembangkan bangsa ini.

Perlindungan hukum karya-karya cipta hak intelektual para budayawan dan seniman Indonesia juga telah dilakukan ditandai dengan ditandatanganinya naskah kerja sama antara Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, belum lama ini. Menyusul penandatanganan itu, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Widodo AS pada Kamis (25/10) siang, juga telah mengumpulkan pihak terkait yang berhubungan dengan hak kekayaan intelektual. Pemerintah kini tengah menginventarisir berbagai produk barang, makanan, serta karya lainnya untuk didaftarkan dan dipatenkan oleh negara.

Selain perlunya peningkatan pelayanan birokrasi dalam hal pendaftaran HAKI, biaya yang masih relatif mahal juga menjadi salah satu masalah. Sepereti diakui Dirjen HAKI, Depkumham Andy Noorsaman Sommeng, untuk mematenkan sebuah hasil karya cipta memang harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Prosedurnya sebenarnya tinggal datang ke kantor Direktorat HAKI Depkumham untuk mendaftarkan dengan membuat draf paten.

Namun banyak orang yang mengeluh bahwa permohonan pendaftaran paten memakan waktu yang lama. Sesuai dengan ketentuan undang-undang saja, dibutuhkan 36 bulan untuk bisa mendapatkan hak paten. Itu pun termasuk waktu yang paling cepat. Biayanya pun terhitung mahal untuk ukuran masyarakat di Indonesia. Kurang-lebih sampai batas perlindungan itu bisa mencapai Rp 50 juta, untuk jangka waktu 20 tahun. (BI 50)

Komentar pengunjung situs(1)

Yan said:

Mohon bantuan

Saya seorang guru SD di daerah Tangerang. Pada tahun 1995 pernah mengajar paduan suara pada salah satu perguruan tinggi swasta (pts) di daerah Pondok Labu. Pada saat mengajar, saya juga menciptakan lagu Mars untuk pts tsb. Namun pada saat saya tidak lagi mengajar kelompok paduan suara saya menyerahkan lagu Mars sebagai kontribusi ke pts tsb, tanpa ada perjanjian apa2. Sebagai seorang pengajar dan seniman senang sekali lagu Mars tsb bisa digunakan pada saat diadakannya wisuda pts tadi. Yang saya sedihkan adalah, sampai dengan tahun 2006 (pernah juga saya mengusut ke pts dan bertemu salah seorang pimpinannya), Mars tsb msh dipakai dan dicantumkan pada buku panduan mahasiswa serta cd2 promosi kampus tsb. Lengkap dengan nama pencipta (nama saya), dan tak pernah meminta ijin dari saya untuk pencantuman tsb. 2006 saya ajukan keberatan saya dan meminta untuk dibicarakan mengenai masalah ini, tetapi pihak pts tidak mau tahu akan hal tadi. Yang saya juga bingung, kenapa Mars tsb masih juga dipakai s/d 2008-2009 ini. Mudah2an yang sedikit ini bisa membantu saya dalam masalah ini. terima kasih.

14 January 2009

(Dwonload: 10/06/1009  13:58)

Pendapat Untuk Tugas Mata Kuliah Haki

(Antonius Sukoco/0611210)

Penyebab utama masih rendahnya tingkat pengajuan paten oleh peneliti Indonesia, yaitu: Faktor masih relatif rendahnya insentif atau penghargaan atas karya penelitian oleh Pemerintah hingga pada akhirnya kurang memicu peneliti dalam menghasilkan karya ilmiah yang inovatif. Porsi bidang riset teknologi senilai kurang dari 1% dari anggaran Pemerintah –  amat jauh tertinggal dari rata-rata angka riset negara-negara industri maju umumnya – hanya akan mewariskan lingkungan yang tidak kondusif dalam menumbuhkan SDM yang berkwalitas kemampuan ilmu yang tinggi. Disamping itu para Peneliti juga sering kurang menyadari pentingnya perlindungan paten atas penemuannya selain kecenderungan berorientasi pikiran jangka pendek demi mengejar nilai kredit point semata. Faktor jarak lokasi tempat kerja peneliti yang tersebar di berbagai pelosok daerah menyebabkan pos pengeluaran biaya perjalanan untuk pengurusan paten sehingga menjadi hambatan tersendiri.

Di negara-negara Industri maju informasi dan pendaftaran paten telah ditampilkan pada web secara on-line. Negara tetangga Singapura dengan proaktif telah menampilkan pangkalan data (data base) mengenai aplikasi pengajuan paten, persetujuan paten, down loading info, sampai melaksanakan transaksi otomatis secara on-line. Andaikata info HAKI ditampilkan resmi di Internet, maka kendala dalam hal proses pengajuan dengan datang langsung ke Direktorat Paten yang berkantor di Tangerang dapat serta merta dihilangkan. Para peneliti di seluruh pelosok tanah air dapat mengurus sebagian atau keseluruhan proses pengajuan paten lewat Internet, yang berarti akan mereduksi faktor biaya perjalanan yang terkadang perlu diadakan berulang kali. Yang terpenting sesungguhnya upaya tampil di Internet diharapkan dapat lebih melipatgandakan upaya penyebarluasan informasi tentang HAKI bagi masyarakat, khususnya kalangan mayarakat Iptek di kampus-kampus, lembaga penelitian Iptek Pemerintah & Swasta, dan kalangan industri. Membaiknya peringkat Indonesia dari “Priority Watch List” menjadi negara yang dikategorikan “Watch List” berdasar pemantauan perlindungan atas Hak atas Kekayaan Intelektual Pemerintah Amerika Serikat pada 1 Mei y.l. bisa pula dijadikan sebagai salah satu pemicu guna lebih meningkatkan kinerja prestasi kalangan Peneliti Nasional dalam upaya menghargai karya cipta bangsa sendiri disamping karya cipta asing.( Iptek Net)

Mengetahui dari situ bahwa penggunaan sosialisasi berbasis situs atau web mengenai haki, masyarakat akan lebih mudah dan dapat berkurangnya tingkat ketidaktahuan mengenai prosedur maupun adminitrasi mengenai haki.dibawah ini saya mencoba mencari-cari tentang sumber info tentang HAKI, HC, Paten dan Merek dan juga saya mencantumkan alamat web yang sudah saya kunjungi seperti dibawah ini.

Sumber – sumber Info tentang HAKI, HC, Paten dan Merek

UU tentang HAKI
http://www.dgip. go.id/ebscript/ publicportal. cgi?.ucid= 374&ctid= 14&type=0

Undang-Undang Rahasia Dagang

Rahasia Dagang

  • UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara
    RI Tahun 2000 Nomor 242)

Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

  • UU Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 244)

Undang-Undang Desain Industri

Desain Industri

  • UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara
    RI Tahun 2000 Nomor 243)

Undang-Undang Hak Cipta

Hak Cipta

  • UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI
    Tahun 1982 Nomor 15)
  • UU Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun
    1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 42)
  • UU Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun
    1982 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 1987 (Lembaran
    Negara RI Tahun 1997 Nomor 29)
  • UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Merek

Merek

  • UU Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (Lembaran Negara RI Tahun
    1992 Nomor 81)
  • UU Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan UU Nomor 19 Tahun 1992
    tentang Merek (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 31)
  • UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara RI Tahun
    2001 Nomor 110)

Sosialisasikan HAKI

Undang-Undang Paten

Paten

  • UU Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran Negara RI Tahun
    1989 Nomor 39)
  • UU Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan UU Nomor 6 Tahun 1989
    tentang Paten (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 30)
  • UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara RI Tahun
    2001 Nomor 109)
  • Penjelasan UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Tambahan
    Lembaran Negara RI Nomor 4130)

Referensi  Makalah mengenai HAKI
http://www.dgip. go.id/ebscript/ publicportal. cgi?.ucid= 374&ctid= 21&type=0

Makalah Direktur Teknologi Informasi

Berikut Makalah Direktur Teknologi Informasi

  • Relevansi Kekayaan Intelektual Terhadap Usaha Kecil dan Menengah; Makassar, Oktober 2002
  • DGIP’s IT Strategy, the Role of DoIT; Batam, September 2002
  • Seminar and Workshop on IP in ASEAN countries within The Framework of JICA-NOIP Join Promotion Program; Vietnam, Januari 2002
  • Standing Committee on Information Technologies (SCIT) WIPO conference; Jenewa, September 2001

Makalah Direktur Jenderal HKI

Berikut Makalah Direktur Jenderal HKI

  • Peta Mutakhir Hak Kekayaan Intelektual Indonesia di Jakarta, 29
    Januari 2002
  • Hak Kekayaan Intelektual dan Perjanjian Lisensi di Jakarta,21
    November 2001
  • Perlindungan dan Penegakan Hukum HKI di Surabaya, 14 November 2001
  • Sistem Hak Kekayaan Intelektual dan kaitannya dengan UKM di Jakarta, 7 November 2001
  • Sistem HaKI Nasional dan Otonomi Daerah di Manado, 18 Februari 2001
Explore posts in the same categories: Etnomusikologi

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: