TUTUR SPONTAN Prakata dari Ketua Gugus Tugas Penyempurnaan TKTCPI


Kuantitas daya dan kualitas upaya sudah tak lagi bisa dieja, tatkala rumusan etika pariwara ini mulai dapat dibaca. Yang menjelma kemudian tentulah puja-puji ke hadirat Tuhan seru sekalian alam, karena kerja besar dan keras ini kini hampir rampung. Hampir? Ya. Perjalanan panjang meramu ulang etika periklanan negeri ini belum sampai di garis akhir. Ia memang tak akan pernah sampai ke sana, senyampang periklanan masih tetap menjadi ikhtiar manusia dalam berkarya dan berusaha. Yang hampir tercapai adalah kebersetujuan semua pihak bahwa etika periklanan ini dapat dipahami dan kemudian menjadi bagian tak terpisahkan dari perilaku dan praktik periklanan Indonesia. Terima kasih Tuhan, semoga daya dan upaya tetap melekat pada diri para pelaku industri periklanan.

Tentu bukan persoalan matematika kalau ternyata begitu pelik menghitung daya dan upaya yang telah dilakukan dalam penyempurnaan etika ini. Satu hal, karena etika tak akan pernah sempurna. Hal lain, karena prosesnya memang panjang, luas, dan nyaris tak berpola. Karena itu, sejak awal pun curah pendapat tak pernah berhenti meski jarum jam seringkali sudah kembali ke angka yang sama, tapi di tanggal yang baru. Terus, bertumpuk-tumpuk kerangka acuan dari negeri manca beradu pendapat dengan rekaman pengalaman negeri sendiri. Kemudian, aksara demi aksara, dari yang filosofis hingga yang praktis dirajut agar punya makna untuk menata wicara dan rupa iklan kita dalam laras indonesiawi. Sungguh, ini bukan cuma makan waktu, tapi memang sulit dibatasi besaran jadwal ataupun agenda.

Bagaimanapun juga, ukara dan nuansa iklan kita sangat bergantung pada para insan pariwara sendiri. Etika hanyalah bagai garis tepi arena, pembatas gerak para pemain yang diwasiti oleh para pemainnya sendiri. Malahan kadang ditemui, penjaga garis pun tak hadir ketika bola iklan sedang menggelinding. Karena itu, amatlah penting agar etika berjalan seiring dengan irama permainan dari para pemilik dan penyalur pesannya, termasuk dari riuh-rendah khalayaknya.

Etika pariwara yang berisi sekumpulan nilai dan pola laku moralitas periklanan ini lebih lagi memiliki arti penting bagi mereka yang di pasar. Bukankah cukup sering mereka sampai perlu berdesakan untuk membayar berbagai produk yang kebetulan pernah diiklankan di radio, televisi, koran, majalah, atau papan iklan. Padahal mereka paham bahwa pesan periklanan bukanlah perintah untuk melangkah ke kasir toko, namun seni dan strategi berniaga untuk dipilih.

Langkah berikutnya bagi rumusan etika pariwara ini kini tersisa dua. Langkah pertama berupa apresiasi, dan yang kedua, ratifikasi. Apresiasi merupakan langkah kolektif dari lembaga dan praktisi periklanan atas makna dan dayanya. Langkah ini sedapatnya diikuti dengan memberikan masukan yang mencerahkan, sehingga ia menjadi lebih kaya, berisi, dan digdaya. Sedang ratifikasi akan menjadi langkah peneguhan dari industri periklanan yang didukung oleh media, penyedia jasa, dan produsen. Agar para pendukung yang juga penyantun periklanan tersebut bersepakat bahwa komunikasi pemasaran yang beretika akan dapat mengantar masyarakat kepada pasar yang lebih adil dan bijak. Karena itu, alangkah indah dan bijaksananya jika para wakil dari komunitas periklanan dapat duduk bersama, bertukar pikiran, dan bermufakat laiknya majelis peratifikasi.

Serentak dengan kedua langkah itu, publik pun akan dilibatkan untuk menguji, apakah etika pariwara yang indonesiawi ini sudah berpadanan dengan tataran kehidupan keseharian kita bersama. Mereka bisa saja akademisi yang terkait dengan periklanan, pasar sasaran atau konsumen, bahkan bisa pula cuma khalayak media yang kebetulan menerima terpaan pesan iklan. Itu pula sebabnya sedari dini kami sudah meyakini perlunya pula berbagai prakarsa untuk memasyarakatkan etika ini. Utamanya agar ia memperoleh tempaan aktual, bukan hanya di lingkungan ranah industrinya sendiri, namun juga di tengah publik, tempat ia harus diasuh dan dibesarkan.

Proses yang menentukan justru terletak pada agenda finalisasi. Muaranya ada disini. Titik penutup pada kalimat terakhir akan menjadi tanda bahwa etika pariwara Indonesia sudah layak menjadi bagian dari kehidupan periklanan di negeri ini. Mungkin tak ada gunting pita, tak juga perlu menabuh gong, sebab etika memang hanya akan menyentuh nurani, bukan yang kasat indra belaka. Dan jika rumusan ideal dari etika yang kita sepakati kebenarannya ini sudah menyatu dalam praktik keseharian periklanan Indonesia, barulah kita semua pantas berkata:”yang benar-benar iklan, cuma iklan yang benar.”

Ungkapan kasih layak disampaikan kepada semua pihak yang telah urun rembug dengan waktu, gagasan, dan pikiran. Dari sekadar meletakkan tanda baca saat naskah demi naskah dirumuskan sampai kepada pengambilan langkah-langkah strategis atas pemaknaan etika yang indonesiawi. Bagi kami sendiri, hanya terima kasih pula yang pantas kami terima. Itu saja.

Jakarta, 1 Juli 2005

Patih, merangkap Wadyabala;
Ari R. Maricar (PRSSNI – Persatuan Radio Siaran Swsata Nasional Indonesia)

Wadyabala:
• Baty Subakti (Badan Pengawas Periklanan PPPI)
• Christian Tooy (SPS – Serikat Penerbit Suratkabar)
• Dewi Fadjar (ATVSI – Asosiasi Televisi Swasta Indonesia)
• Hery Margono (PPPI – Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia)
• Nuke Mayasaphira (AMLI – Asosiaai Perusahaan Media Luar-griya Indonesia)
• RTS Masli (DPI – Dewan Periklanan Indonesia)

————————-

DAFTAR ISI

PENGANTAR

I. PENDAHULUAN

  1. Sikap Industri
  2. Asosiasi Pendukung
  3. Posisi
  4. Pijakan Awal
  5. Prinsip Swakramawi
  6. Pengaruh Globalisasi
  7. Kepedulian Utama
  8. Penyempurnaan Menyeluruh
  9. Pokok Pengertian atau Definisi
  10. Batasan
  11. Bukan Syarat Keberterimaan
  12. Bukan Lembaga Sensor
  13. Lembaga Penegak
  14. Konsultasi
  15. Rujukan
  16. Semangat Etika
  17. Penunggalan dan Bahasa Asing
  18. Makna dan Tafsir
  19. Dinamika Industri
  20. Ancangan ke Depan

II. PEDOMAN

  1. MUKADIMAH
    1. Pranata dan cita-cita
    2. Keyakinan
    3. Lingkungan Periklanan
    4. Keterikatan
    5. Tujuan dan Publik Sasaran
  2. LINGKUP
    1. Tatanan
    2. Keberlakuan
    3. Kewenangan
  3. AZAS
  4. DEFINISI
    1. EPI
    2. Iklan
    3. Pengiklan
    4. Periklanan
    5. Perusahaan Periklanan
    6. Media
    7. Khalayak
    8. Lembaga Penegak Etika

III. KETENTUAN

  1. TATA KRAMA
    1. Isi Iklan

      1.1 Hak Cipta
      1.2 Bahasa
      1.3 Tanda Asteris (*)
      1.4 Penggunaan Kata “Satu-satunya”
      1.5 Pemakaian Kata “Gratis”
      1.6 Pencantum Harga
      1.7 Garansi
      1.8 Janji Pengembalian Uang (warranty)
      1.9 Rasa Takut dan Takhayul
      1.10 Kekerasan
      1.11 Keselamatan
      1.12 Perlindungan Hak-hak Pribadi
      1.13 Hiperbolisasi
      1.14 Waktu Tenggang (elapse time)
      1.15 Penampilan Pangan
      1.16 Penampilan Uang
      1.17 Penampilan Hewan
      1.18 Kesaksian Konsumen (testimony)
      1.19 Anjuran (endorsement)
      1.20 Perbandingan
      1.21 Perbandingan Harga
      1.22 Merendahkan
      1.23 Peniruan
      1.24 Istilah Ilmiah dan Statistik
      1.25 Ketiadaan Produk
      1.26 Ketaktersediaan Hadiah
      1.27 Pornografi dan Pornoaksi
      1.28 Khalayak Anak-anak

    2. Ragam Iklan

      2.1 Minuman Keras
      2.2 Rokok dan Produk Tembakau
      2.3 Obat-obatan
      2.4 Produk Pangan
      2.5 Vitamin, Mineral, dan Suplemen
      2.6 Produk Peningkat Kemampuan Seks
      2.7 Kosmetika
      2.8 Alat Kesehatan
      2.9 Alat dan Fasilitas Kebugaran atau Perampingan
      2.10 Klinik, Poliklinik, dan Rumah Sakit
      2.11 Jasa Penyembuhan Alternatif
      2.12 Organ Tubuh Transplantasi dan Darah
      2.13 Produk Terbatas
      2.14 Jasa Profesi
      2.15 Properti
      2.16 Peluang Usaha dan Investasi
      2.17 Penghimpunan Modal
      2.18 Dana Sosial dan Dana Amal
      2.19 Kursus dan Lowongan Kerja
      2.20 Gelar Akademis
      2.21 Berita Keluarga
      2.22 Gerai Pabrik
      2.23 Penjualan Darurat dan Lelang Likuidasi
      2.24 Kebijakan Publik
      2.25 Judi dan Taruhan
      2.26 Senjata Api, Amunisi, dan Bahan Peledak
      2.27 Agama
      2.28 Iklan Multiproduk

    3. Pemeran Iklan

      3.1 Anak-anak
      3.2 Perempuan
      3.3 Jender
      3.4 Penyandang Cacat
      3.5 Tenaga Profesional
      3.6 Hewan
      3.7 Tokoh Animasi

    4. Wahana Iklan

      4.1 Media Cetak
      4.2 Media Televisi
      4.3 Media Radio
      4.4 Media Luar Griya (out-of-home media)
      4.5 Media Baru (new media)
      4.6 Promosi Penjualan
      4.7 Pemasaran/Penjualan Langsung (direct marketing-selling)
      4.8 Perusahaan Basis Data (data base). (Lihat juga Penjelasan)
      4.9 Penajaan (sponsorship)
      4.10 Gelar Wicara (talk show)
      4.11 Periklanan Informatif (informative advertising)
      4.12 Pemaduan Produk (product placement/integration)
      4.13 Penggunaan Data Riset
      4.14 Subliminal
      4.15 Subvertensi (subvertising)

  2. TATA CARA
    1. Penerapan Umum
    2. Produksi Periklanan

      2.1 Pengiklan
      2.2 Perusahaan Periklanan
      2.3 Mitra Usaha

    3. Media Periklanan

      3.1 Data Perusahaan
      3.2 Cakupan Khalayak
      3.3 Pemesan
      3.4 Pesanan
      3.5 Iklan Nirpesanan
      3.6 Penempatan Iklan
      3.7 Monopoli
      3.8 Tarif
      3.9 Informasi Dasar
      3.10 Perubahan Tarif Iklan
      3.11 Komisi dan Rabat
      3.12 Bukti Siar
      3.13 Pemantauan
      3.14 Penggantian
      3.15 Pembayaran
      3.16 Ancaman
      3.17 Ketentuan Lain

IV. PENEGAKAN

  1. LANDASAN
  1. KELEMBAGAAN
  2. PENERAPAN
  3. PROSEDUR
  4. SANKSI

V. PENJELASAN

LAMPIRAN

  1. HUKUM POSITIF
  2. DEWAN PERIKLANAN INDONESIA
  3. SEKILAS WAKRAMA

I. PENDAHULUAN

Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami para pelaku industri periklanan telah berhasil menyelesaikan dan menyepakati penyempurnaan atas kitab Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia (TKTCPI). Ini merupakan penyempurnaan kedua atas dokumen serupa yang pertama kali diikrarkan tanggal 17 September 1981, yang juga adalah penyempurnaan atas kitab pertama yang diikrarkan tanggal 19 Agustus 1996.

Penyempurnaan kedua ini dilakukan karena banyaknya perubahan yang terjadi dalam industri periklanan dalam lima tahun terakhir yang belum tercakup dalam TKTCPI lama. Dalam kaitan ini, sebagian dari penyempurnaan yang diperlukan adalah untuk memperluas perspektif setiap permasalahan etika, namun di lain pihak, mempertajam subyek klausal terkait. Sebagian lainnya dari penyempurnaan ini adalah untuk menampung tiga gejala penting yang menjadi penyebab terjadinya perubahah besar dalam industri periklanan saat ini, yaitu:

  1. Lompatan teknologi komunikasi dan informasi yang memunculkan berbagai wujud pesan dan media periklanan baru.
  2. Konvergensi media yang mengharuskan adanya konsistensi perlakuan antar media, antar klausal.
  3. Kebutuhan untuk berkampanye pemasaran yang menyeluruh dan terpadu, sehingga memunculkan juga bentuk-bentuk jasa dan metode baru dalam berprofesi dan berpraktik usaha.

Pada paragraf-paragraf berikut dicantumkan butir-butir terpenting tentang penyempurnaan yang telah dilakukan, maupun keseluruhan aspek tentang kitab TKTCPI ini, yang selanjutnya disepakati disebut ETIKA PARIWARA INDONESIA (EPI).

  1. Sikap Industri

    Dalam menyimak EPI baru ini industri periklanan telah semakin menegaskan dirinya di bidang komunikasi, baik dalam kaitan posisi maupun komitmen. Posisi dan komitmen ini telah menjiwai keseluruhan substansi yang tertuang dalam landasan etika yang telah disempurnakan lagi ini.

    Dalam kaitan posisi, industri periklanan menyatakan diri bukan saja menjadi komponen terpenting, namun juga adalah inti dari komunikasi pemasaran. Bahkan lebih dari itu, industri periklanan menyatakan merupakan unsur yang tak-bisa-ditiadakan dalam proses pembangunan perekonomian bangsa dan negara, sekaligus ikut menegakkan sendi-sendi budaya Nusantara.

    Dalam kaitan komitmen, perlu disimak adanya ketegasan pula dalam beberapa isu penting periklanan, khususnya dalam hal-hal:

    1. Swakrama, sebagai sikap dasar industri periklanan yang dianut secara universal.
    2. Menempatkan etika dalam struktur nilai moral yang saling dukung dengan ketentuan perundang-undangan sebagai struktur nilai hukum.
    3. Membantu khalayak memperoleh informasi sebanyak dan sebaik mungkin, dengan mendorong digencarkannya iklan-iklan persaingan, meskipun dengan syarat-syarat tertentu.
    4. Mengukuhkan paham kesetaraan jender, bukan sekadar persamaan hak, perlindungan, ataupun pemberdayaan terhadap perempuan.
    5. Perlindungan terhadap hak-hak dasar anak.
    6. Menutup ruang gerak bagi eksploitasi dan pemanfaatan pornografi dalam periklanan.
    7. Membuka diri bagi kemungkinan terus berkembangnya isi, ragam, pemeran, dan wahana periklanan.
    8. Dukungan bagi segala upaya yang sah dan wajar untuk dapat meningkatkan belanja per kapita periklanan nasional, dengan membuka peluang bagi beberapa institusi tertentu untuk beriklan secara penuh ataupun terbatas.
  2. Asosiasi Pendukung

    Para pengurus pusat atau pimpinan dari berbagai asosiasi atau lembaga telah meratifikasi dan menyepakati diberlakukannya EPI ini. Mereka adalah:

    1. AMLI (Asosiasi Perusahaan Media Luar Griya Indonesia)
    2. APPI (Asosiasi Perusahaan Pengiklan Indonesia)
    3. ASPINDO (Asosiasi Pemrakarsa dan Penyantun Iklan Indonesia)
    4. ATVLI (Asosiasi Televisi Lokal Indonesia)
    5. ATVSI (Asosiasi Televisi Swasta Indonesia)
    6. GPBSI (Gabungan Perusahaan Bioskop Indonesia)
    7. PPPI (Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia)
    8. PRSSNI (Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia)
    9. SPS (Serikat Penerbit Suratkabar)
    I0. TVRI (Televisi Republik Indonesia)

    EPI juga mendapat masukan dari Komisi Penyiaran Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), International Advertising Association (IAA), serta sumber dari dalam dan luar negeri yang terkait. Selain para asosiasi atau lembaga pengemban tersebut, EPI ini juga terbuka bagi pihak-pihak lain yang ingin secara resmi – melalui pernyataan tertulis – menjadi pengemban, atau pendukungnya.

  1. Posisi

    EPI ini mengukuhkan adanya kepedulian yang setara pada industri periklanan, antara keharusan untuk melindungi konsumen atau masyarakat, dengan keharusan untuk dapat melindungi para pelaku periklanan agar dapat berprofesi dan berusaha – dan memperoleh imbalan dari profesi atau usaha tersebut – secara wajar.

    Sepanjang yang menyangkut periklanan, EPI ini menjadi induk yang memayungi semua standar etika periklanan intern yang terdapat pada kode etik masing-masing asosiasi atau lembaga pengemban dan pendukungnya.

    Dokumen-dokumen kode etik dimaksud antara lain:

    a. Pedoman Prilaku Televisi Indonesia – ATVSI
    b. Standar Profesional Radio Siaran – PRSSNI
    c. Standar Usaha Periklanan Indonesia – PPPI
    d. Kode Etik Periklanan Suratkabar – SPS

  2. Pijakan Awal

    Kitab EPI yang disempurnakan ini telah dicoba susun dan kembangkan sesuai dengan akar budaya bangsa dan ditujukan demi kepentingan masyarakat yang seluas-seluasnya.

Meskipun demikian, EPI mengakui bahwa periklanan adalah juga profesi dan bisnis kepercayaan, sehingga seharusnyalah ia sarat dengan kandungan nilai-nilai batiniah. Karena itu, dalam menyusunnya telah diupayakan untuk mengabaikan sejauh mungkin segala asumsi yang bersifat ilusi.

Dalam kaitan di atas, ada tiga pijakan yang digunakan, yaitu:

  1. Memberi arah atau ancangan pada cita-cita terciptanya adab periklanan Indonesia yang sejahtera secara ekonomi, dan luhur secara budaya.
  2. Agar tatanan etika mampu menjamin semua pelaku periklanan dapat hidup bersama secara sehat dan lestari.
  3. Ia tidak dimaksudkan untuk menggeser tanggungjawab kepada pihak lain.

  1. Prinsip Swakramawi

Penyusunan dan penegakan etika periklanan yang tercantum dalam EPI ini dilakukan sejalan dengan prinsip-prinsip swakramawi (self-regulation) yang dianut oleh industri periklanan secara universal. Prinsip-prinsip dimaksud memberi rujukan bahwa suatu etika periklanan akan lebih efektif justru kalau ia disusun, disepakati, dan ditegakkan oleh para pelakunya sendiri.

Prinsip tersebut juga mengakui bahwa meskipun telah disusun, disepakati, dan ditegakkan oleh para pelakunya sendiri, akan tetap terbuka kemungkinan ada saat-saat ia kurang diindahkan. Karena itu diperlukan upaya terus-menerus untuk menyosialisasikan dan mengkoordinasikan gerak langkah penegakkan- nya oleh segenap komponen industri periklanan.

  1. Pengaruh Globalisasi

Secara keseluruhan, EPI juga telah mencoba menernjemahkan kompleksitas – ekonomi, gaya hidup, dan budaya — yang terkait dengan globalisasi beserta seluruh dampak dan implikasinya, khususnya yang menyangkut bidang komunikasi pemasaran.

Dalam kaitan globalisasi ini, tiga hal mendasar di bidang komunikasi pemasaran yang dicoba tampung dalam EPI ini adalah:

    1. Untuk lebih berfokus kepada kumpulan informasi yang terbentuk oleh jaringan informasi, bukan pada hubungan antar komponennya.
  1. Bahwa selain memedulikan hakikat dan substansi, suatu tatanan etika juga harus memperhatikan produk sampingannya, seperti misalnya hiburan.
  2. Bahwa seluruh struktur makna ternyata cenderung amat labil, sehingga ia rentan untuk terhanyut kepada tindakan-tindakan asosial atau amoral, seperti plagiatisme atau pornografi.

Selain itu, terdapat dua gejala lagi yang muncul akibat globalisasi yang dapat melengkapi perspektif etika, yaitu:

    1. Bahwa globalisasi dalam komunikasi pemasaran juga dapat mendorong kian mencuatnya sikap individualis atau perilaku materialis. Karena itu, tatanan etika yang terkandung dalam EPI ini bukan sekadar harus menjadi tatanan moral ataupun pelengkap tatanan hukum, namun haruslah juga benar-benar mampu menjadi tatanan kehidupan.
  1. Di samping itu, dari pengalaman di banyak negara disimpulkan bahwa upaya untuk melindungi budaya akan jauh lebih efektif jika dilakukan dengan juga memberdayakan pelaku dan industri periklanan sendiri, dibandingkan dengan hanya menangkis serangan ataupun memberi perlindungan.
  2. Kepedulian Utama

Dalam hal etika profesi, kepedulian EPI adalah semata-mata pada isi dan metode penyebarluasan pesan periklanan kepada masyarakat, bukan pada unsur-unsur efektivitas, estetika dan seleranya.

Dalam etika usaha, EPI hanya mengatur praktik usaha para pelaku periklanan dalam memanfaatkan ruang dan waktu iklan yang adil bagi semua pihak, dan dalam saling berhubungan, bukan dalam kegiatan umum perniagaan antar mereka sendiri, atau dengan publik.

  1. Penyempurnaan Menyeluruh

Dalam EPI ini penyempurnaan yang dilakukan menyangkut baik terhadap klausal-klausal yang sudah ada sebelumnya, maupun penambahan klausal-klausal baru.

Pada klausal-klausal yang sudah ada, penyempurnaan dilakukan untuk mempertegas, menjelaskan, atau melengkapi aspek maupun perspektifnya. Hal ini mencakup baik yang menyangkut Penerapan Umum, maupun Penerapan Khusus.

Pada Penerapan Umum, khususnya pada klausal “Tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku” (Bab II, Bagian B., butir d. lama), ditambahkan kata-kata “jiwa, semangat, maupun isinya”, pada bagian awal, sedangkan di bagian akhirnya ditambahkan kata-kata “dan tidak berupaya dengan sengaja untuk memanipulasinya secara tersamar atau terimplikasi.” Perubahan juga terjadi pada klausal-klausal tentang tata susila, adat dan budaya; kesaksian konsumen; kekerasan; perbandingan langsung, dan peniruan.

Penyempurnaan pada klausal-klausal Penerapan Khusus yang sudah ada termasuk tentang penampilan anak-anak; penampilan tenaga profesional; dana amal; peluang usaha dan investasi; obat-obatan; dan untuk subyek “merendahkan”.

Dalam hal tata krama, EPI ini juga mengandung banyak klausal baru, seperti penghimpunan modal; penggunaan kata “satu-satunya” maupun “yang pertama”; penampilan hewan; penyia-nyiaan pangan; produk aprodisiak; penampilan penyandang cacat; transplantasi organ tubuh; alat kontrasepsi; gelar wicara (talk show); pos langsung (direct mail); gelar akademis; senjata dan amunisi; gerai pabrik (factory outlet); benda koleksi; hiperbolisasi, subliminal, subvertensi (subvertising), hingga iklan keluarga; penggunaan asteris atau cetak kecil (small print).

Selain itu, klausal-klausal baru juga terdapat pada sarana baru periklanan, seperti iklan-iklan internet; interaktif; SMS; dan pemaduan produk (product placement/integration).

Khusus yang menyangkut tata cara, EPI ini mengubah atau menambahkan antara lain klausal-klausal tentang penyensoran internal oleh media, media luar griya (out-of-home), gelar wicara, dan penggunaan nomor kunci (key number).

  1. Pokok Pengertian atau Definisi

Perubahan paling besar dan mendasar terjadi pada pokok pengertian “periklanan” itu sendiri. Hal ini dilakukan untuk menganggapi, sekaligus mengantisipasi tren yang terjadi yang membuat konsep periklanan menjadi kian holistik dan integratif.

Pengetian pokok lain yang diberi penjelasan panjang lebar adalah yang menyangkut “periklanan kebijakan publik” dan “media baru”. Dalam kitab EPI ini, penjelasan atas istilah-istilah “periklanan kebijakan publik” maupun “media baru” dianggap krusial, karena konsepnya memang relatif amat baru di Indonesia, sehingga ditengarai para pelaku periklanan sendiri pun banyak yang belum memahaminya.

Pengertian-pengertian pokok lain yang penting adalah tentang media luar gryia (out-of-home), pornografi, dan filantrofi.

  1. Batasan

Segala ketentuan yang termaktub dalam EPI ini menjadi pedoman etika untuk semua materi pesan periklanan, verbal maupun citra, yang terdapat pada suatu iklan. Ia tidak memberi rujukan apa pun atas materi komunikasi yang secara jelas tidak bermuatan periklanan, seperti editorial, maupun materi komersial atau persuasif yang berada di luar ranah periklanan, misalnya kemasan produk, siaran pers, atau komunikasi pribadi.

  1. Bukan Syarat Keberterimaan

Setiap ide, konsep, materi atau kegiatan bisnis periklanan yang sesuai dengan EPI dan diproduksi oleh sesuatu pelaku periklanan, tidak berarti dengan sendirinya layak diterima untuk diproduksi, dilaksanakan atau disiarkan oleh sesuatu pelaku periklanan lainnya. Masing-masing pelaku periklanan tetap memiliki hak prerogatif untuk menerima atau menolak ide, konsep, materi atau kegiatan bisnis periklanan yang diajukan kepadanya.

  1. Bukan Lembaga Sensor

EPI ini bersifat amat terbuka dan akomodatif bagi kepekaan mayarakat. Meskipun demikian, ia sama sekali tidak dimaksudkan untuk memerankan penyensoran atau praseleksi atas naskah materi, ataupun rancangan bisnis periklanan.

  1. Lembaga Penegak

Para asosiasi pendukung menyepakati untuk melaksanakan penegakan EPI ini melalui lembaga Badan Musyawarah Etika yang merupakan lembaga tetap dalam naungan Dewan Periklanan Indonesia (DPI). Kelembagaaan Dewan ini sendiri berbentuk federasi yang beranggotakan semua asosiasi pendukung EPI.
Rincian atas fungsi dan tugas Badan ini terdapat pada bagian lain kitab ini.

  1. Konsultasi

    Penyempurnaan atas EPI ini dilakukan setelah berkonsultasi juga dengan para pakar terkait. Para pakar ini selain berasal dari industri periklanan sendiri, juga dari mereka yang mengakrabi bidang-bidang keagamaan, filsafat, sosial, dan budaya.

15.  Rujukan

Selain berkonsultaasi dengan para pakar, penyempurnaan EPI juga dilakukan setelah menyimak rujukan dari berbagai kode etik periklanan di banyak negara. Jabaran lebih lanjut tentang rujukan-rujukan dimaksud terdapat pada bagian lain kitab ini.

Rujukan juga diperoleh dari pengalaman lembaga-lembaga penegak etika periklanan dalam menangani kasus-kasus selama ini, khususnya dari:

    1. Badan Musyawarah Etika (BME) yang merupakan lembaga struktural Dewan Periklanan Indonesia (DPI)
  1. Badan Pengawas Periklanan (BPP) PPPI

EPI banyak memperoleh bahan dari “Diskusi Besar: Etika Periklanan (DB:EP) yang diselenggarkan oleh Komisi Periklanan Indonesia (KPI) – sekarang Dewan Periklanan Indonesia (DPI) – dan dilaksanakan di Jakarta, pada 27 – 28 Juni 2002.

Khusus yang menyangkut periklanan politik, telah dilakukan juga rujuk-silang dengan hasil-hasil “Dikusi Besar: Periklanan Politik” (DB:IP) yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 13 Mei 2004, dan diprakarsai oleh PPPI. Diskusi ini selain menampilkan pembicara dari praktisi periklanan dan pakar komunikasi pemasaran, juga dari wakil-wakil masyarakat, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panitia Pengawas Pemillihan Umum (Panwaslu), dan Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR-RI).

16.  Semangat Etika

Segala sesuatu yang tercantum dalam EPI ini wajib ditafsirkan secara utuh dan dalam makna harfiah maupun jiwanya.

17.  Penunggalan dan Bahasa Asing

Dalam EPI ini, semua subyek yang tercantum dalam terminologi tunggal, harus dianggap juga berlaku jika subyek dimaksud berbentuk jamak. Demikian pula sebaliknya, subyek yang tercantum dalam terminologi jamak, harus dianggap juga berlaku jika subyek dimaksud berbentuk tunggal.

Selain itu, beberapa terminologi yang karena tidak ada, sulit, mengandung bias, atau tidak dikenal oleh orang awam atas makna padanannya dalam bahasa Indonesia, akan dicantumkan dalam bahasa Inggris, ataupun diberi – dalam tanda kurung – sandingan aslinya dalam bahasa Inggris. Dalam hal diberi sandingan, maka kedua terminologi tersebut – padanan dan sandingannya – harus diperlakukan setara dan dalam posisi dan fungsi yang saling menjelaskan.

  1. Makna dan Tafsir

EPI ini sudah diupayakan untuk dapat disusun secara jelas dan lengkap, namun ringkas. Meskipun demikian, tidak tertutup kemungkinan terjadi kekeliruan tafsir di antara para penggunanya. Masalah ini dapat jadi mendasar dalam hal yang menyangkut perselisihan antar dua pihak. Dalam hal demikain, maka pendapat lembaga penegak EPI dianggap sebagai makna dan tafsir yang benar.

19.  Dinamika Industri

Segala upaya telah dilakukan untuk membuat EPI ini aktual dan tepat guna. Meskipun demikian harus diakui bahwa perkembangan industri yang begitu pesat sepanjang dekade terakhir telah menyebabkan aktualisasi atas suatu rujukan etika pun dapat bergeser. Karena itu, dalam penerapannya ke depan, para pelaku periklanan harus mampu menterjemahkan roh dan isi dari kitab EPI ini, sesuai dialektika dari setiap situasi dan kondisi nyata yang berkembang. Setidaknya dalam sistem nilai, jiwa dan semangatnya.

20.  Ancangan ke Depan

Semua asosiasi penganut atau pendukung EPI ini menyadari bahwa tidaklah sepenuhnya tepat bagi asosiasi-asosisasi usaha tersebut untuk juga mengatur kadiah-kaidah etika porfesi sebagaimana tercantum dalam tatanan tata krama pada EPI ini. Namun di sisi lain, disadari pula kurang memadainya asosiasi-asosiasi profesi periklanan yang ada saat ini untuk dapat mengatur dan menegakkan sendiri etika profesi atau tata kramanya. Adalah harapan Dewan Periklanan Indonesia untuk suatu saat nanti dapat pula menampung asosiasi-asosiasi profesi dimaksud dan sekaligus menjadi lembaga penegak pula bagi suatu etika profesi yang sepenuhnya dari, oleh, dan untuk profesi periklanan sendiri. Jika harapan ini dapat diwujudkan, ia akan kian mengokohkan komitmen industri pada nilai-nilai moral yang ingin ditegakkan, sekaligus mengentalkan keterkaitan profesi periklanan kepada akar budayanya.

II. PEDOMAN

A. MUKADIMAH

  1. Pranata dan Cita-cita
    1. Sesungguhnya, investasi merupakan bekal yang amat bernilai untuk menyejahterakan masyarakat. Investasi bahkan kian memberi maslahat manakala hasil produksinya dapat dipahami dan diminati oleh sebesar-besarnya anggota masyaratat. Untuk itu, peran dan keberlangsungan komunikasi pemasaran menjadi tak mungkin diabaikan, dan periklanan adalah pilar utama dari komunikasi pemasaran itu. Dalam posisi sedemikian, periklanan menjadi suatu konsekuensi, sekaligus mata rantai terakhir dari investasi. Karena itu, kebutuhan akan periklanan tentulah setara dengan kebutuhan akan investasi itu sendiri. Dan meskipun kini ia kian kompleks, menyeluruh dan terpadu, namun juga kian diakrabi oleh masyarakat.

    1. Meskipun demikian, periklanan hanya dapat tumbuh jika disemai, ditanam dan dipupuk dengan tanggungjawab yang tulus untuk senantiasa melindungi segenap khalayak yang disasarnya. Dalam mengemban tanggungjawab atas perlindungan itulah, periklanan perlu menghormati segala hak dasar khalayak. Hak-hak ini antara lain adalah; hak atas keselamatan dari pemanfaatan sesuatu produk, hak untuk mendahulukan kebutuhan pokok daripada kebutuhan sampingan, hak untuk memperoleh informasi secara jelas dan lengkap, hak untuk memilih produk atau merek tertentu, hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat, dan hak untuk didengar keluhan dan sarannya.
    2. Disadari pula bahwa dalam ikhtiar melindungi hak dasar khalayak dimaksud, melekat kewajiban dasar periklanan pada tatanan yang lebih hakiki, lebih luas dan lebih kompleks, yaitu untuk senantiasa ikut memuliakan agama, serta menegakkan martabat bangsa, negara, budaya, dan kemanusiaan.
    3. Untuk dapat memenuhi kewajiban dasar tersebut periklanan harus berakar dari niat untuk menggagas, mengembangkan, dan melaksanakan perilaku profesi dan usahanya secara jujur, benar, dan bertanggungjawab, sehingga dapat memenuhi keniscayaan, minat, dan kenyamanan bagi industrinya sendiri, dan utamanya bagi masyarakat luas.

A. TATA KRAMA PERIKLANAN INDONESIA

  1. Isi Iklan
    1. Hak Cipta

Penggunaan, penyebaran, penggandaan, penyiaran atau pemanfaatan lain materi atau bagian dari materi periklanan yang bukan milik sendiri, harus atas ijin tertulis dari pemilik atau pemegang merek yang sah. (Lihat juga Penjelasan).

  1. Bahasa
    1. Iklan harus disajikan dalam bahasa yang bisa dipahami oleh khalayak sasarannya, dan tidak menggunakan persandian (enkripsi) yang dapat menimbulkan penafsiran selain dari yang dimaksudkan oleh perancang pesan iklan tersebut.
    2. Iklan tidak boleh menggunakan kata-kata superlatif seperti “paling”, “nomor satu”, “top”, atau kata-kata berawalan “ter”, dan atau yang bermakna sama, tanpa secara khas menjelaskan keunggulan tersebut yang harus dapat dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari otoritas terkait atau sumber yang otentik.
    3. Penggunaan kata-kata tertentu harus memenuhi ketentuan berikut:
      1. Penggunaan kata ”100%”, ”murni”, ”asli” untuk menyatakan sesuatu kandungan, kadar, bobot, tingkat mutu, dan sebagainya, harus dapat dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari otoritas terkait atau sumber yang otentik.
      2. Penggunaan kata ”halal” dalam iklan hanya dapat dilakukan oleh produk-produk yang sudah memperoleh sertifikat resmi dari Majelis Ulama Indonesia, atau lembaga yang berwenang.
      3. Pada prinsipnya kata halal tidak untuk diiklankan. Penggunaan kata ”halal” dalam iklan pangan hanya dapat ditampilkan berupa label pangan yang mencantumkan logo halal untuk produk – produk yang sudah memperoleh sertifikat resmi dari Majelis Ulama Indonesia atau lembaga yang berwenang.
      4. Kata-kata ”presiden”, ”raja”, ”ratu” dan sejenisnya tidak boleh digunakan dalam kaitan atau konotasi yang negatif.
  2. Tanda Asteris (*)
    1. Tanda asteris pada iklan di media cetak tidak boleh digunakan untuk menyembunyikan, menyesatkan, membingungkan atau membohongi khalayak tentang kualitas, kinerja, atau harga sebenarnya dari produk yang diiklankan, ataupun tentang ketidaktersediaan sesuatu produk.
    2. Tanda asteris pada iklan di media cetak hanya boleh digunakan untuk memberi penjelasan lebih rinci atau sumber dari sesuatu pernyataan yang bertanda tersebut.
  3. Penggunaan Kata “Satu-satunya”

Iklan tidak boleh menggunakan kata-kata “satu-satunya” atau yang bermakna sama, tanpa secara khas menyebutkan dalam hal apa produk tersebut menjadi yang satu-satunya dan hal tersebut harus dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan.

  1. Pemakaian Kata “Gratis”

Kata ”gratis” atau kata lain yang bermakna sama tidak boleh dicantumkan dalam iklan, bila ternyata konsumen harus membayar biaya lain. Biaya pengiriman yang dikenakan kepada konsumen juga harus dicantumkan dengan jelas.

  1. Pencantum Harga

Jika harga sesuatu produk dicantumkan dalam iklan, maka ia harus ditampakkan dengan jelas, sehingga konsumen mengetahui apa yang akan diperolehnya dengan harga tersebut.

  1. Garansi

Jika suatu iklan mencantumkan garansi atau jaminan atas mutu suatu produk, maka dasar-dasar jaminannya harus dapat dipertanggung- jawabkan.

  1. Janji Pengembalian Uang (warranty)

Jika suatu iklan menjanjikan pengembalian uang ganti rugi atas pembelian suatu produk yang ternyata mengecewakan konsumen, maka:

  1. Syarat-syarat pengembalian uang tersebut harus dinyatakan secara jelas dan lengkap, antara lain jenis kerusakan atau kekurangan yang dijamin, dan jangka waktu berlakunya pengembalian uang.
  2. Pengiklan wajib mengembalikan uang konsumen sesuai janji yang telah diiklankannya.
  3. Rasa Takut dan Takhayul

Iklan tidak boleh menimbulkan atau mempermainkan rasa takut, maupun memanfaatkan kepercayaan orang terhadap takhayul, kecuali untuk tujuan positif.

10.  Kekerasan

Iklan tidak boleh—langsung maupun tidak langsung – menampilkan adegan kekerasan yang merangsang atau memberi kesan membenarkan terjadinya tindakan kekerasan.

11.  Keselamatan

Iklan tidak boleh menampilkan adegan yang mengabaikan segi-segi keselamatan, utamanya jika ia tidak berkaitan dengan produk yang diiklankan.

12.  Perlindungan Hak-hak Pribadi

Iklan tidak boleh menampilkan atau melibatkan seseorang tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari yang bersangkutan, kecuali dalam penampilan yang bersifat massal, atau sekadar sebagai latar, sepanjang penampilan tersebut tidak merugikan yang bersangkutan.

13.  Hiperbolisasi

Boleh dilakukan sepanjang ia semata-mata dimaksudkan sebagai penarik perhatian atau humor yang secara sangat jelas berlebihan atau tidak masuk akal, sehingga tidak menimbulkan salah persepsi dari khalayak yang disasarnya. (Lihat juga Penjelasan).

14.  Waktu Tenggang (elapse time)

Iklan yang menampilkan adegan hasil atau efek dari penggunaan produk dalam jangka waktu tertentu, harus jelas mengungkapkan memadainya rentang waktu tersebut.

15.  Penampilan Pangan

Iklan tidak boleh menampilkan penyia-nyiaan, pemborosan, atau perlakuan yang tidak pantas lain terhadap makanan atau minuman.

16.  Penampilan Uang

  1. Penampilan dan perlakuan terhadap uang dalam iklan haruslah sesuai dengan norma-norma kepatutan, dalam pengertian tidak mengesankan pemujaan ataupun pelecehan yang berlebihan.
  2. Iklan tidak boleh menampilkan uang sedemikian rupa sehingga merangsang orang untuk memperolehnya dengan cara-cara yang tidak sah.
  3. Iklan pada media cetak tidak boleh menampilkan uang dalam format frontal dan skala 1:1, berwarna ataupun hitam-putih.
  4. Penampilan uang pada media visual harus disertai dengan tanda ”specimen” yang dapat terlihat jelas.

17.  Penampilan Hewan

Iklan tidak boleh menampilkan perlakuan yang tidak pantas terhadap hewan, utamanya dari spesies langka dan dilindungi, maupun hewan peliharaan.

18.  Kesaksian Konsumen (testimony)

  1. Pemberian kesaksian hanya dapat dilakukan atas nama perorangan, bukan mewakili lembaga, kelompok, golongan, atau masyarakat luas.
  2. Kesaksian konsumen harus merupakan kejadian yang benar-benar dialami, tanpa maksud untuk melebih-lebihkannya.
  3. Untuk produk-produk yang hanya dapat memberi manfaat atau bukti kepada konsumennya dengan penggunaan yang teratur dan atau dalam jangka waktu tertentu, maka pengalaman sebagaimana dimaksud dalam butir 1.18.2 di atas juga harus telah memenuhi syarat-syarat keteraturan dan jangka waktu tersebut.
  4. Kesaksian konsumen harus dapat dibuktikan dengan pernyataan tertulis yang ditanda tangani oleh konsumen tersebut.
  5. Identitas dan alamat pemberi kesaksian jika diminta oleh lembaga penegak etika, harus dapat diberikan secara lengkap. Pemberi kesaksian pun harus dapat dihubungi pada hari dan jam kantor biasa.

19.  Anjuran (endorsement)

  1. Pernyataan, klaim atau janji yang diberikan harus terkait dengan kompetensi yang dimiliki oleh penganjur.
  2. Pemberian anjuran hanya dapat dilakukan oleh individu, tidak diperbolehkan mewakili lembaga, kelompok, golongan, atau masyarakat luas.

20.  Perbandingan

  1. Perbandingan langsung dapat dilakukan, namun hanya terhadap aspek-aspek teknis produk, dan dengan kriteria yang tepat sama.
  2. Jika perbandingan langsung menampilkan data riset, maka metodologi, sumber dan waktu penelitiannya harus diungkapkan secara jelas. Pengggunaan data riset tersebut harus sudah memperoleh persetujuan atau verifikasi dari organisasi atau lembaga yang berkompenten untuk menilai riset atau analisis yang dimaksud.
  3. Perbandingan tak langsung harus didasarkan pada kriteria yang tidak menyesatkan khalayak.

21.  Perbandingan Harga

Hanya dapat dilakukan terhadap efisiensi dan kemanfaatan penggunaan produk, dan harus disertai dengan penjelasan atau penalaran yang memadai.

22.  Merendahkan

Iklan tidak boleh merendahkan produk pesaing secara langsung maupun tidak langsung.

23.  Peniruan

  1. Iklan tidak boleh dengan sengaja meniru iklan produk pesaing sedemikian rupa sehingga dapat merendahkan produk pesaing, ataupun menyesatkan atau membingungkan khalayak. Peniruan tersebut meliputi baik ide dasar, konsep atau alur cerita, setting, komposisi musik maupun eksekusi. Dalam pengertian eksekusi termasuk model, kemasan, bentuk merek, logo, judul atau subjudul, slogan, komposisi huruf dan gambar, komposisi musik baik melodi maupun lirik, ikon atau atribut khas lain, dan properti.
  2. Iklan tidak boleh meniru ikon atau atribut khas yang telah lebih dulu digunakan oleh sesuatu iklan produk pesaing dan masih digunakan hingga kurun dua tahun terakhir.

24.  Istilah Ilmiah dan Statistik

Iklan tidak boleh menyalahgunakan istilah-istilah ilmiah dan statistik untuk menyesatkan khalayak, atau menciptakan kesan yang berlebihan.

25.  Ketiadaan Produk

Iklan hanya boleh dimediakan jika telah ada kepastian tentang tersedianya produk yang diiklankan tersebut.

26.  Ketaktersediaan Hadiah

Iklan tidak boleh menyatakan ”selama persediaan masih ada” atau kata-kata lain yang bermakna sama.

27.  Pornografi dan Pornoaksi

Iklan tidak boleh mengeksploitasi erotisme atau seksualitas dengan cara apa pun, dan untuk tujuan atau alasan apa pun.

28.  Khalayak Anak-anak

  1. Iklan yang ditujukan kepada khalayak anak-anak tidak boleh menampilkan hal-hal yang dapat mengganggu atau merusak jasmani dan rohani mereka, memanfaatkan kemudahpercayaan, kekurangpengalaman, atau kepolosan mereka. (Lihat juga Penjelasan).
  2. Film iklan yang ditujukan kepada, atau tampil pada segmen waktu siaran khalayak anak-anak dan menampilkan adegan kekerasan, aktivitas seksual, bahasa yang tidak pantas, dan atau dialog yang sulit wajib mencantumkan kata-kata “Bimbingan Orangtua” atau simbol yang bermakna sama.
  3. Ragam Iklan
    1. Minuman Keras

Iklan minuman keras maupun gerainya hanya boleh disiarkan di media nonmassa, dan wajib memenuhi ketentuan berikut:

  1. Tidak mempengaruhi atau merangsang khalayak untuk mulai meminum minuman keras.
  2. Tidak menyarankan bahwa tidak meminum minuman keras adalah hal yang tidak wajar.
  3. Tidak menggambarkan penggunaan minuman keras dalam kegiatan-kegiatan yang dapat membahayakan keselamatan.
  4. Tidak menampilkan ataupun ditujukan terhadap anak-anak di bawah usia 17 tahun dan atau wanita hamil.
  5. Rokok dan Produk Tembakau
    1. Iklan rokok tidak boleh dimuat pada media periklanan yang sasaran utama khalayaknya berusia di bawah 17 tahun.
    2. Penyiaran iklan rokok dan produk tembakau wajib memenuhi ketentuan berikut:
      1. Tidak mempengaruhi atau merangsang khalayak untuk mulai merokok.
      2. Tidak menyarankan bahwa tidak merokok adalah hal yang tidak wajar.
      3. Tidak menampilkan produk rokok, atribut rokok maupun perlengkapan merokok, atau memperagakan dalam bentuk gambar, tulisan atau gabungan keduanya, rokok atau orang sedang merokok, atau mengarah pada orang yang sedang merokok.
      4. Tidak menampilkan ataupun ditujukan terhadap khalayak di bawah usia 17 tahun.
  6. Obat-obatan
    1. Iklan tidak boleh secara langsung maupun tersamar menganjurkan penggunaan obat yang tidak sesuai dengan ijin indikasinya.
    2. Iklan tidak boleh menganjurkan pemakaian suatu obat secara berlebihan.
    3. Iklan tidak boleh menggunakan kata, ungkapan, penggambaran atau pencitraan yang menjanjikan penyembuhan, melainkan hanya untuk membantu menghilangkan gejala dari sesuatu penyakit.
    4. Iklan tidak boleh menggambarkan atau menimbulkan kesan pemberian anjuran, rekomendasi, atau keterangan tentang penggunaan obat tertentu oleh profesi kesehatan seperti dokter, perawat, farmasis, laboratoris, dan pihak-pihak yang mewakili profesi kesehatan, beserta segala atribut, maupun yang berkonotasi profesi kesehatan.
    5. Iklan tidak boleh menganjurkan bahwa suatu obat merupakan syarat mutlak untuk mempertahankan kesehatan tubuh.
    6. Iklan tidak boleh memanipulasi atau mengekspolitasi rasa takut orang terhadap sesuatu penyakit karena tidak menggunakan obat yang diiklankan.
    7. Iklan tidak boleh menggunakan kata-kata yang berlebihan seperti ”aman”, ”tidak berbahaya”, ”bebas efek samping”, ”bebas risiko” dan ungkapan lain yang bermakna sama, tanpa disertai keterangan yang memadai.
    8. Iklan tidak boleh menawarkan diagnosa pengobatan atau perawatan melalui surat-menyurat.
    9. Iklan tidak boleh menawarkan jaminan pengembalian uang (warranty).

10.  Iklan tidak boleh menyebutkan adanya kemampuan untuk menyembuhkan penyakit dalam kapasitas yang melampaui batas atau tidak terbatas.

  1. Produk Pangan
    1. Iklan tidak boleh menampilkan pemeran balita untuk produk yang bukan diperuntukkan bagi balita.
    2. Iklan tentang pangan olahan yang mengandung bahan yang berkadar tinggi sehingga dapat membahayakan dan atau mengganggu pertumbuhan dan atau perkembangan anak-anak, dilarang dimuat dalam media yang secara khusus ditujukan kepada anak-anak.
    3. Iklan tentang pangan yang diperuntukkan bagi bayi, dilarang dimuat dalam media massa. Pemuatan pada media nonmassa, harus sudah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan, atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan serta mencantumkan keterangan bahwa ia bukan pengganti ASI.
  2. Vitamin, Mineral, dan Suplemen
    1. Iklan harus sesuai dengan indikasi jenis produk yang disetujui oleh Departemen Kesehatan RI atau badan yang berwenang untuk itu.
    2. Iklan tidak boleh menyatakan atau memberi kesan bahwa vitamin, mineral atau suplemen selalu dibutuhkan untuk melengkapi makanan yang sudah sempurna nilai gizinya.
    3. Iklan tidak boleh menyatakan atau memberi kesan bahwa penggunaan vitamin, mineral dan suplemen adalah syarat mutlak bagi semua orang, dan memberi kesan sebagai obat.
    4. Iklan tidak boleh menyatakan bahwa kesehatan, kegairahan dan kecantikan akan dapat diperoleh hanya dari penggunaan vitamin, mineral atau suplemen.
    5. Iklan tidak boleh mengandung pernyataan tentang peningkatan kemampuan seks secara langsung atau tidak langsung.
  3. Produk Peningkat Kemampuan Seks
    1. Iklan produk peningkat kemampuan seks hanya hanya boleh disiarkan dalam media dan waktu penyiaran yang khusus untuk orang dewasa.
    2. Produk obat-obatan, vitamin, jamu, pangan, jasa manipulasi, mantra dan sebagainya, tidak boleh secara langsung, berlebihan, dan atau tidak pantas, menjanjikan peningkatan kemampuan seks.
  4. Kosmetika
    1. Generik harus sesuai dengan indikasi jenis produk yang disetujui oleh Departemen Kesehatan RI, atau badan yang berwenang untuk itu.
    2. Iklan tidak boleh menjanjikan hasil mutlak seketika, jika ternyata penggunaannya harus dilakukan secara teratur dan terus menerus.
    3. Iklan tidak boleh menawarkan hasil yang sebenarnya berada di luar kemampuan produk kosmetika.
  5. Alat Kesehatan
    1. Iklan harus sesuai dengan jenis produk yang disetujui Departemen Kesehatan RI, atau badan yang berwenang untuk itu.
    2. Iklan kondom, pembalut wanita, pewangi atau deodoran khusus dan produk-produk yang bersifat intim lainnya harus ditampilkan dengan selera yang pantas, dan pada waktu penyiaran yang khusus untuk orang dewasa.
  6. Alat dan Fasilitas Kebugaran atau Perampingan

Iklan yang menawarkan alat atau fasilitas kebugaran atau perampingan, tidak boleh memberikan janji yang tidak dapat dibuktikan ataupun mengabaikan efek samping yang mungkin timbul akibat penggunaan alat atau fasilitas tersebut.

10.  Klinik, Poliklinik, dan Rumah Sakit

  1. Klinik, poliklinik, atau rumah sakit dapat diiklankan sebagai entitas bisnis, namun hanya boleh menawarkan jenis jasa dan atau fasilitas yang tersedia; (Lihat juga Penjelasan).
  2. Iklan klinik, poliklinik, atau rumah sakit tidak boleh menampilkan tenaga profesional medis apa pun, ataupun segala atributnya, secara jelas ataupun tersamar;
  3. Klinik, poliklinik, atau rumah sakit tidak boleh mengiklankan promosi penjualan dalam bentuk apa pun.

11.  Jasa Penyembuhan Alternatif

  1. Iklan penyembuhan alternatif hanya diperbolehkan bagi yang telah memiliki ijin.
  2. Iklan penyembuhan alternatif tidak boleh menyalahgunakan simbul, ayat atau ritual keagamaan sebagai prasyarat penyembuhannya.

12.  Organ Tubuh Transplantasi dan Darah

Organ tubuh transplantasi seperti: ginjal, jantung, kornea dan lain-lain, maupun darah manusia tidak boleh diiklankan, baik untuk tujuan mencari pembeli maupun penjual.

13.  Produk Terbatas

  1. Iklan produk terbatas tidak boleh menyamarkan atau mengimpli-kasikan produk dan atau pesan iklannya sedemikian rupa, sehingga menihilkan maksud atau tujuan dari peraturan tersebut.
  2. Iklan produk terbatas tidak boleh dipublikasikan melalui media dan atau waktu penyiaran yang bukan untuk khalayak dewasa.

14.  Jasa Profesi

Jasa-jasa profesi seperti dokter, pengacara, notaris, akuntan, dll hanya dapat mengiklankan tentang jam praktik atau jam kerja, dan pindah alamat, sesuai dengan kode etik profesi masing-masing.

15.  Properti

  1. Iklan properti hanya dapat dimediakan jika pihak pengiklan telah memperoleh hak yang sah atas kepemilikan, maupun seluruh izin yang diperlukan dari yang berwenang, serta bebas dari tuntutan oleh pihak lain manapun.
  2. Jika iklan, atau katalog yang dirujuknya, mencantumkan ketentuan tentang jual-beli, maka syarat-syaratnya harus jelas dan lengkap.

16.  Peluang Usaha dan Investasi

Iklan produk investasi yang menawarkan kesempatan berusaha, janji pengembalian modal, pinjam-meminjam atau pembagian keuntungan, wajib secara jelas dan lengkap menyebutkan sifat dan bentuk penawaran serta secara seimbang menyebutkan resiko yang mungkin dihadapi khalayak jika menjadi investor.

17.  Penghimpunan Modal

Iklan yang menawarkan penghimpunan modal harus secara jelas mencantumkan bahwa penghimpunan modal dimaksud hanya dilakukan melalui pasar modal.

18.  Dana Sosial dan Dana Amal

  1. Iklan yang menyatakan sebagai sumbangan untuk dana sosial harus mencantumkan tujuan untuk menyerahkan mayoritas dari hasil bersih yang dihimpunnya kepada badan sosial atau pihak yang akan menerima sumbangan.
  2. Iklan yang menyatakan sebagai sumbangan untuk dana amal harus mencantumkan tujuan untuk menyerahkan sekurang-kurangnya 2/3 bagian dari hasil bersih yang dihimpunnya kepada badan sosial atau pihak yang akan menerima sumbangan.
  3. Iklan dana sosial atau dana amal harus mencantumkan badan sosial/amal, atau pihak yang akan menerima dana tersebut.
  4. Setelah penyelenggaraan iklan dana sosial atau dana amal, harus diikuti dengan iklan laporan kepada publik yang merinci perolehan dan peruntukan dari dana sosial atau dana amal tersebut, serta tempat dan waktu dilakukannya penyerahan.

19.  Kursus dan Lowongan Kerja

  1. Iklan kursus tidak boleh mengandung janji untuk memperoleh pekerjaan atau penghasilan tertentu.
  2. Iklan lowongan kerja tidak boleh secara berlebihan menjanjikan gaji dan atau tunjangan yang akan diperoleh.
  3. Iklan lowongan kerja tidak boleh memberi indikasi adanya diskriminasi atas suku, agama atau ras tertentu.

20.  Gelar Akademis

Iklan tidak boleh menawarkan perolehan gelar akademis dengan cara membeli atau dengan imbalan materi apa pun, baik secara langsung maupun tidak langsung.

21.  Berita Keluarga

  1. Iklan tidak boleh memberi pernyataan pemutusan hubungan keluarga dari ataupun terhadap orang yang berusia kurang dari 17 tahun.
  2. Iklan tentang perceraian wajib mencantumkan rujukan dari keputusan lembaga pemerintah terkait. Iklan perceraian secara Islam wajib mencantumkan tingkat talak atau rujukan dari keputusan pengadilan agama terkait.

22.  Gerai Pabrik (factory outlet)

Iklan gerai pabrik hanya boleh disiarkan untuk dan atas nama pabrik yang bersangkutan atau pihak yang ditunjuk secara resmi oleh pabrik tersebut.

23.  Penjualan Darurat dan Lelang Likuidasi

Iklan tidak boleh digunakan untuk mengiklankan sesuatu produk karena alasan kebangkrutan dengan tujuan untuk menyesatkan atau mengelabui konsumen.

24.  Kebijakan Publik

Iklan kebijakan publik (iklan pamong, iklan politik, dan iklan Pemilu/Pilkada), harus memenuhi ketentuan berikut:

  1. Tampil jelas sebagai suatu iklan.
  2. Tidak menimbulkan keraguan atau ketidaktahuan atas identitas pengiklannya. Identitas pengiklan yang belum dikenal secara umum, wajib mencantumkan nama dan alamat lengkapnya.
  3. Tidak bernada mengganti atau berbeda dari suatu tatanan atau perlakuan yang sudah diyakini masyarakat umum sebagai kebenaran atau keniscayaan.
  4. Tidak mendorong atau memicu timbulnya rasa cemas atau takut yang berlebihan terhadap masyarakat.
  5. Setiap pesan iklan yang mengandung hanya pendapat sepihak, wajib menyantumkan kata-kata ”menurut kami”, ”kami berpendapat” atau sejenisnya.
  6. Jika menyajikan atau mengajukan suatu permasalahan atau pendapat yang bersifat kontroversi atau menimbulkan perdebatan publik, maka harus dapat – jika diminta – memberikan bukti pendukung dan atau penalaran yang dapat diterima oleh lembaga penegak etika, atas kebenaran permasalahan atau pendapat tersebut.
  7. Terkait dengan butir ”f.” di atas, iklan kebijakan publik dinyatakan melanggar etika periklanan, jika pengiklannya tidak dapat atau tidak bersedia memberikan bukti pendukung yang diminta lembaga penegak etika periklanan.
  8. Jika suatu pernyataan memberi rujukan faktual atas temuan sesuatu riset, maka pencantuman data-data dari temuan tersebut harus telah dibenarkan dan disetujui oleh pihak penanggungjawab riset dimaksud.
  9. Tidak boleh merupakan, atau dikaitkan dengan promosi penjualan dalam bentuk apa pun.

25.  Judi dan Taruhan

Segala bentuk perjudian dan pertaruhan tidak boleh diiklankan baik secara jelas maupun tersamar.

26.  Senjata, Amunisi, dan Bahan Peledak

Senjata api dan segala alat yang dibuat untuk mencelakakan atau menganiaya orang, maupun amunisi dan bahan peledak tidak boleh diiklankan.

27.  Agama

Agama dan kepercayaan tidak boleh diiklankan dalam bentuk apapun.

28.  Iklan Multiproduk

Jika sesuatu iklan tampil secara multiproduk atau multimerek, maka setiap ketentuan etika periklanan yang berlaku bagi masing-masing produk atau merek tersebut berlaku pula bagi keseluruhan gabungan produk atau merek tersebut.

Pemeran Iklan

  1. Anak-anak
    1. Anak-anak tidak boleh digunakan untuk mengiklankan produk yang tidak layak dikonsumsi oleh anak-anak, tanpa didampingi orang dewasa.
    2. Iklan tidak boleh memperlihatkan anak-anak dalam adegan-adegan yang berbahaya, menyesatkan atau tidak pantas dilakukan oleh anak-anak.
    3. Iklan tidak boleh menampilkan anak-anak sebagai penganjur bagi penggunaan suatu produk yang bukan untuk anak-anak.
    4. Iklan tidak boleh menampilkan adegan yang mengeksploitasi daya rengek (pester power) anak-anak dengan maksud memaksa para orang tua untuk mengabulkan permintaan anak-anak mereka akan produk terkait.
    5. Perempuan

Iklan tidak boleh melecehkan, mengeksploitasi, mengobjekkan, atau mengornamenkan perempuan sehingga memberi kesan yang merendahkan kodrat, harkat, dan martabat mereka.

  1. Jender

Iklan tidak boleh mempertentangkan atau membiaskan kesetaraan hak jender dalam segala aspek kehidupan sehari-hari. Hal ini mencakup:

  1. Kewenangan; bahwa pria dan wanita memiliki kewenangan yang setara.
  2. Pengambilan keputusan; bahwa pria dan wanita memiliki kemampuan yang setara dalam mengambil keputusan.
  3. Seksualitas; bahwa baik pria maupun wanita tidak boleh dieksploitasi secara seksual.
  4. Kekerasan dan pengendalian; bahwa tidak boleh terdapat penggambaran kekerasan dan atau pengendalian oleh pria terhadap wanita ataupun sebaliknya, oleh wanita terhadap pria.
  5. Perbedaan; bahwa pria dan wanita di segala tingkat usia memiliki kesempatan yang sama dalam berperan atau berprestasi.
  6. Bahasa bias gender; bahwa tidak boleh terdapat kesan penggunaan istilah atau ungkapan yang dapat disalahartikan atau yang dapat menyinggung perasaan sesuatu jender, maupun yang mengecualikan pria atau wanita.
  7. Penyandang Cacat

Iklan tidak boleh memberi kesan yang merendahkan atau mengejek penyandang cacat.

  1. Tenaga Profesional

Tenaga profesional, identitas, atau segala atribut profesi, baik secara jelas maupun tersamar, tidak boleh digunakan untuk mengiklankan produk yang terkait langsung dengan profesi yang bersangkutan, kecuali untuk iklan yang bersifat KIE (Komunikasi , Informasi, dan Edukasi) bagi masyarakat.

  1. Hewan

Iklan tidak boleh menampilkan perlakuan yang tidak pantas terhadap hewan, utamanya dari spesies yang dilindungi dan hewan peliharaan.

  1. Tokoh Animasi
    1. Penggunaan tokoh animasi sebagai peniruan seorang tokoh atau sesuatu karakter yang populer, harus atas ijin dari yang bersangkutan atau pemilik hak atas karakter tersebut.
    2. Suatu tokoh animasi tidak boleh ditampilkan secara menakutkan atau menjijikkan secara berlebihan.
    3. Penokohan sosok animasi harus tetap sesuai dengan nilai-nilai sosial dan budaya bangsa.
    4. Wahana Iklan
      1. Media Cetak
        1. Ukuran huruf pada iklan mini, baris, kecik dan sejenisnya, tidak boleh kurang dari 5,5 point.
        2. Iklan dengan tampilan menyerupai redaksional wajib mencantumkan kata-kata ”Iklan No. ….” dengan ukuran sekurang-kurangnya 10 point di tempat yang jelas terbaca, dan tanpa bermaksud menyembunyikannya.
        3. Iklan informatif, termasuk sisipan dan suplemen, harus ditandai sesuai dengan jenis iklan informatif tersebut, di tempat yang jelas terbaca, dan tanpa bermaksud menyembunyikannya.
  2. Media Televisi
    1. Iklan-iklan rokok, minuman keras, dan produk khusus dewasa (intimate nature) hanya boleh disiarkan setelah pukul 21.30 waktu setempat.
    2. Materi iklan yang tepat sama tidak boleh ditampilkan secara sambung-ulang (back to back) lebih dari dua kali.
    3. Dramatisasi, adegan berbahaya, dan bimbingan orangtua:
      1. Iklan yang menampilkan dramatisasi wajib mencantumkan kata-kata ”Adegan Ini Didramatisasi”.
      2. Iklan yang menampilkan adegan berbahaya wajib mencantumkan peringatan ”Adegan Berbahaya. Jangan Ditiru”.
      3. Adegan yang tidak sepenuhnya layak dikonsumsi oleh balita dan anak-anak, harus mencantumkan kata-kata ”Bimbingan Orangtua” atau lambang yang bermakna sama.
      4. Visualisasi tulisan harus memenuhi syarat-syarat kontras dan kejelasan.
  3. Media Radio
    1. Iklan-iklan rokok, minuman keras, dan produk khusus dewasa (intimate nature) hanya boleh disiarkan setelah pukul 21.30 waktu setempat.
    2. Materi iklan yang tepat sama tidak boleh ditampilkan secara sambung-ulang (back to back) lebih dari dua kali.
    3. Iklan radio yang menggunakan suara atau efek bunyi yang menimbulkan imajinasi amat mengerikan atau amat menjijikkan, hanya boleh disiarkan kepada khalayak dan pada waktu yang sesuai.
  4. Media Luar-Griya (out-of-home media)
    1. Hanya dapat dipasang pada lokasi atau tempat yang telah memperoleh ijin dari pihak yang berwenang.
    2. Wajib menghormati dan menjaga bangunan atau lingkungan yang dipelihara, dilindungi atau dilestarikan oleh pamong atau masyarakat, seperti bangunan atau monumen bersejarah, taman nasional, atau panorama alam, termasuk segala fasilitas dan akses langsungnya.
    3. Iklan luar griya tidak boleh ditempatkan sedemikian rupa sehingga menutupi sebagian atau seluruh iklan luar griya lain yang sudah lebih dulu ada di tempat itu.
    4. Tidak boleh ditempatkan bersebelahan atau amat berdekatan dengan iklan produk pesaing.
    5. Fondasi, konstruksi dan panel pada iklan luar griya yang berbentuk papan iklan harus didirikan sesuai dengan standar perhitungan sipil, dan mekanika yang menjamin keselamatan dan ketenteraman masyarakat di sekitarnya.
    6. Konstruksi maupun bidang iklan harus tampil harmonis secara fisik maupun estetika, terhadap bangunan, lingkungan, atau kota, sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.
    7. Iklan luar griya yang berbentuk papan iklan tidak boleh didirikan di median, separator atau pulau jalan.
    8. Iklan luar griya tidak boleh menutupi pandangan pelalulintas, baik terhadap rambu dan marka lalulintas, maupun terhadap persimpangan jalan, lampu lalulintas, pelintasan kereta api, maupun segala jenis perangkat pengatur lalulintas lainnya.
    9. Penataan pencahayaan media luar griya tidak boleh menyilau- kan mata pelalulintas.

10.  Iklan media luar griya tentang minuman, keras, rokok, dan produk khusus dewasa (intimate nature) hanya boleh dipasang pada lokasi atau tempat dengan khalayak khusus dewasa.

  1. Media Baru (new media)

Pesan periklanan pada media baru harus dapat dibedakan antara inti pesan, dengan unsur satir atau parodi, maupun dengan berita, karikatur atau fiksi.

  1. Iklan pada media internet:
    1. Tidak boleh ditampilkan sedemikian rupa sehingga mengganggu kebisaan atau keleluasaan khalayak untuk merambah (to browse) dan berinteraksi dengan situs terkait, kecuali telah diberi peringatan sebelumnya.
    2. Wajib mencantumkan secara jelas hal-hal berikut;
  • alasan mengapa penerima pesan dikirimi iklan tersebut;
  • petunjuk yang jelas dan mudah tentang cara untuk tidak lagi menerima kiriman iklan dari alamat dan atau pihak yang sama;
  • alamat lengkap dari pengirim iklan;
  • jaminan atas hak-hak dan kerahasiaan pribadi penerima pesan iklan tersebut.
  1. Iklan daring (on-line) atau interaktif.
    Iklan yang menawarkan sesuatu produk melalui sesuatu media secara daring atau interaktif, wajib mematuhi hal-hal sbb.:
  • tidak mensyaratkan perlunya menyampaikan informasi tentang khalayak tersebut yang lebih dari kebutuhan bertransaksi atas produk terkait;
  • tidak menggunakan informasi tentang khalayak tersebut untuk hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan suatu transaksi normal;
  • menjamin, bahwa metode pembayaran yang diberlakukan kepada pihak pembeli adalah aman dari penyadapan atau penyalahgunaan oleh pihak manapun.
  1. Layanan Pesan Ringkas (SMS – short message service)
    1. Iklan atau promosi melalui layanan pesan ringkas tidak boleh menggunakan data atau nomor ponsel ilegal, atau yang tidak dapat dihubungi kembali.
    2. Iklan atau promosi melalui layanan pesan ringkas hanya boleh dilakukan kepada mereka yang sudah menyetujuii untuk menerimanya. Kecuali jika penerimaan pesan-pesan tersebut semata-mata merupakan bagian atau konsekuensi dari keterikatan mereka kepada atau atas sesuatu, seperti keagenan, komunitas, keanggotaan dsb..

  1. Promosi Penjualan
    1. Semua produk yang tidak boleh diiklankan, juga tidak boleh dipromosikan dengan metode ini.
    2. Iklan mengenai undian, sayembara, maupun hadiah langsung yang mengundang kesertaan konsumen, harus secara jelas dan lengkap menyebut syarat-syarat kesertaan, masa berlaku, dan tanggal penarikan undian, serta jenis dan jumlah hadiah yang ditawarkan, maupun cara-cara penyerahannya.
    3. Iklan undian dan sayembara pada media cetak, wajib mencantumkan izin yang berlaku.
    4. Jika iklan promosi penjualan mencantumkan penawaran rabat, potongan, atau diskon harga, maka ia harus benar-benar lebih rendah dari harga sebelumnya, bukan karena telah didahului dengan menaikkan harga.
    5. Iklan hadiah langsung tidak boleh mensyaratkan ”selama persediaan masih ada” atau ungkapan lain yang bermakna sama.
    6. Nilai Rupiah atas sesuatu hadiah barang jika dicantumkan, haruslah benar-benar sesuai dengan harga pasar yang berlaku.
    7. Uang, produk, ataupun fasilitas yang dijadikan sebagai hadiah haruslah yang sudah dimiliki secara sah oleh pengiklan yang berpromosi.
    8. Rentang waktu antara pemuatan iklan pertama promosi dengan pengumuman pemenangnya, paling lama adalah enam bulan almanak.
    9. Iklan pengumuman pemenang harus dimuat di media-media yang tepat sama dengan iklan ajakan mengikuti promosi penjualan tersebut. Kecuali jika pada iklan ajakan sudah dicantumkan juga nama media dan jadwal siar iklan pengumuman tersebut.
  2. Pemasaran/Penjualan Langsung (direct marketing/selling)
    1. Produk-produk tertentu, karena alasan keselamatan atau yang memang sudah terkena pembatasan oleh pamong, tidak boleh menggunakan periklankan pemasaran. Produk-produk ini antara lain, zat kimia berbahaya, senjata atau amunisi, obat resep, minuman keras maupun bir, dan rokok.
    2. Pengiklan wajib mencantumkan secara lengkap dan jelas; nama, alamat, dan masa berlaku penawaran.
    3. Pelayanan kepada konsumen harus tersedia pada setiap hari dan jam kerja normal.
    4. Jika kondisi fisik produk yang diiklankan dapat amat mempengaruhi keputusan konsumen, maka kondisi tersebut harus dinyatakan secara benar, jelas, dan lengkap. Termasuk rincian tentang dimensi, volume, berat, atau durasinya, sesuai jenis produk yang diiklankan.
    5. Produk yang harus digunakan atau lebih berfungsi efektif dengan perlengkapan tambahan atau periferal, harus dinyatakan bersamaan dengan penyebutan harga dan atau kondisi produk.
    6. Jika memberi rujukan kepada sesuatu katalog, maka katalog tersebut harus mencantumkan syarat-syarat pembayaran, penukaran, atau pengembalian barang secara lengkap dan jelas.
    7. Apabila penawaran memberikan janji pemberian produk contoh, maka ia harus sudah dapat diserahkan dalam waktu paling lambat 28 hari almanak.
    8. Jika menyantumkan jaminan pengembalian produk atau penggantian uang, maka harus jelas besarnya penggantian atau pengembalian tersebut, beserta cara dan jangka waktu pelaksanaannya.
    9. Pengiklan wajib melayani setiap komunikasi dari konsumen melalui telepon, faksimili, SMS, internet, dsb., sesuai dengan yang dinyatakan pada iklan pemasaran/penjualan langsung ini.
  3. Perusahaan Basis Data (data base). (Lihat juga Penjelasan).
    1. Pencarian dan penghimpunan basis data wajib dilakukan secara jujur, serta menghormati privasi dan hak-hak pribadi orang.
    2. Basis data yang sudah dimiliki agar disimpan secara aman, dan terjaga dari kemungkinan penggunaan, pengungkapan, perubahan, atau pengrusakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
    3. Basis data yang ditawarkan kepada, atau untuk digunakan bagi keperluan pemesan, wajib dijaga tetap akurat dan aktual.
    4. Perusahaan basis data harus dapat mengidentifikasi orang-orang yang menolak informasi mereka digunakan untuk pihak ketiga, maupun orang-orang yang belum dimintakan persetujuannya.
    5. Perusahaan basis data harus bersedia untuk segera menghentikan pemanfaatan informasi dari orang-orang yang menolak penggunaan informasi mereka untuk pihak ketiga.
    6. Perusahaan basis data harus menghormati permintaan seseorang untuk tidak lagi memperoleh kiriman dari sesuatu produk, perusahaan, atau pihak tertentu.
  4. Penajaan (sponsorship)
    1. Iklan yang tampil pada ruang atau waktu penajaan tidak boleh dirancang sedemikian rupa, sehingga sama atau amat menyerupai isi atau program yang ditajanya.
    2. Identitas dari penaja sesuatu ruang atau waktu media harus ditampilkan secara jelas.
    3. Tajuk (editorial) sesuatu media tidak boleh ditaja.

10.  Gelar Wicara (talk show)

  1. Pemandu gelar wicara harus mampu memisahkan dengan jelas antara materi pokok bahasan, dengan materi promosi sesuatu produk.
  2. Jika gelar wicara menampilkan tenaga profesional, maka dia tidak boleh mengesankan memberi kesaksian (testimony) atau anjuran (endorsement), baik secara langsung maupun tak langsung.

11.  Informatif (informative advertising)

  1. Iklan advertorial, infotorial/infomersial, edutorial/edumersial, inspitorial/inspimersial, dan sebagainya di media harus secara jelas memuat jenis iklan informatif tersebut, tanpa bermaksud menyembunyikannya.
  2. Iklan informatif wajib mencantumkan secara jelas nama produk atau produsennya.
  3. Iklan informatif tidak boleh mempromosikan secara sepihak sesuatu kasus persengketaan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap.

12.  Pemaduan Produk (product placement/integration)

Segala ketentuan pada bagian-bagian isi, ragam, pemeran, dan wahana iklan, juga berlaku bagi periklanan penempatan produk. (Lihat juga Penjelasan).

13.  Penggunaan Data Riset

  1. Data riset tidak boleh diolah atau dimanipulasi sedemikian rupa sehingga tampilannya dalam iklan dapat menyesatkan khalayak.
  2. Data riset yang ditampilkan dalam sesuatu iklan harus sudah disetujui oleh penyelenggara riset terkait.
  3. Iklan yang mencantumkan sesuatu hasil riset harus menyebut- kan sumber datanya.

14.  Subliminal

Iklan tidak boleh ditampilkan sebagai subliminal. (Lihat juga Penjelasan).

15.  Subvertensi (subvertising)

Iklan tidak boleh ditampilkan sebagai subvertensi. (Lihat juga Penjelasan).

B. TATA CARA

  1. Penerapan Umum
    1. Individu atau organisasi usaha periklanan harus merupakan entitas yang didirikan secara sah, dan beridentitas jelas.
    2. Semua pelaku dan usaha periklanan wajib mengindahkan hak cipta.
    3. Penawaran harga produksi atau penyiaran materi periklanan, harus diajukan berdasarkan permintaan dan taklimat (brief) resmi dari pemesan yang dilampiri naskah, serta segala hal yang terkait dengan kebutuhan pesanannya.
    4. Izin produksi dan beban pajak yang timbul dalam proses produksi atau penyiaran materi periklanan, menjadi tanggungjawab pelaksana pesanan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan penawaran harga yang diajukan kepada pemesan.
    5. Ikatan kerja antara pemesan dan pelaksana pesanan harus dikukuhkan dengan suatu perjanjian, yang sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut:
      1. Kesanggupan pelaksana untuk melaksanakan dan menyelesai- kan pesanan tersebut.
      2. Spesifikasi, kualitas dan atau jumlah pesanan.
      3. Syarat-syarat pemesanan dan jangka waktu penyelesaiannya.
      4. Harga, cara, dan waktu pelunasan yang disepakati.
  2. Pemesan wajib membayar pesanannya kepada pelaksana pesanan sesuai jumlah, cara, dan batas waktu yang sudah disepakati.
  3. Komisi dan rabat harus diterimakan hanya kepada pemesan sebagai suatu badan usaha, bukan sebagai pribadi.
  4. Setiap usaha periklanan wajib melindungi dan hanya menggunakannya untuk keperluan, atau atas seijin pemilik yang sah, barang-barang hak milik pihak lain yang diproduksi, diserahkan atau dipinjamkan untuk keperluan sesuatu pesanan.
  5. Setiap usaha periklanan wajib memegang teguh dan bertanggungjawab atas kerahasiaan segala informasi dan kegiatan periklanan dari klien, produk, atau materi iklan yang ditanganinya.

10.  Ketidaksempurnaan hasil pesanan, tampilan iklan, atau pelaksanaan kesepakatan akibat kelalaian pelaksana pesanan, wajib diganti tanpa dipungut pembayaran, atau sesuai perjanjian antara para pihak.

  1. Produksi Periklanan
    1. Pengiklan
      1. Pengiklan wajib memberi taklimat periklanan (advertising brief) atau keterangan yang benar dan memadai mengenai produk yang akan diiklankan. (Lihat Penjelasan).
      2. Pengiklan wajib menghormati standar usaha yang berlaku pada pelaku usaha periklanan. (Lihat Penjelasan).
  2. Perusahaan Periklanan
    1. Perusahaan periklanan wajib memiliki akses terhadap informasi, prasarana, dan sarana yang sesuai dengan bidang usahanya.
    2. Perusahaan periklanan wajib menghormati dan mematuhi Standar Usaha Periklanan Indonesia (SUPI).
    3. Perusahaan periklanan tidak boleh menangani produk sejenis, kecuali dengan persetujuan tertulis dari para pengiklan terkait.
    4. Pencantuman nomor kunci (key number) yang mengandung identitas perusahaan periklanan pada materi periklanan, harus atas seijin pihak pengiklan.
  3. Mitra Usaha
    1. Percetakan

      Izin produksi dan beban pajak yang timbul dalam proses produksi barang cetakan menjadi tanggungjawab perusahaan percetakan, dan menjadi bagian tak terpisahkan dari keseluruhan penawaran harga yang diajukan.

    2. Griya Produksi Film

      Ikatan kerja antara griya produksi film dengan pemesan harus mencakup juga hak atas kepemilikan, dan tanggungjawab atas penyimpanan hasil produksi, serta persyaratan atas pesanan bulk copies.

    3. Griya Swara

      Ikatan kerja antara griya rekaman suara dengan pemesan harus mencakup juga hak atas kepemilikan, dan tanggungjawab atas penyimpanan hasil produksi, serta persyaratan atas pesanan bulk copies.

    4. Pelaksana Ajang (event organizer)

      Pelaksana ajang wajib mempunyai organisasi, kompetensi dan sarana yang memadai untuk menyelenggarakan ajang, sesuai dengan profil dan jumlah khalayaknya. Kompetensi dimaksud termasuk:

      1. Memiliki sendiri, atau akses pada pengarah lantai (floor director) dan pengarah panggung (stage director).
      2. Kemampuan merancang run down acara.

  1. Media Periklanan
    1. Data Perusahaan

Profil dan jumlah khalayak media wajib dinyatakan secara benar, lengkap, dan jelas, berdasarkan sumber data terbaik yang dimiliki media yang bersangkutan.

  1. Cakupan Khalayak

Pernyataan tentang cakupan distribusi atau siaran media haruslah yang sesuai dengan data pada jangkauan efektif dan stabil.

  1. Pemesan

Pembelian media hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang beroperasi secara sah di Indonesia.

  1. Pesanan

Program, jadwal atau frekuensi penempatan iklan harus dipegang teguh. Dalam hal terjadi force mayeur, media yang bersangkutan harus memberitahukan kepada pemesan pada kesempatan pertama.

  1. Iklan Nirpesanan

Penyiaran iklan di luar pesanan resmi, harus mendapat persetujuan dari pengiklan atau perusahaan periklanan yang terkait.

  1. Penempatan iklan

Media wajib memisahkan sejauh mungkin penempatan iklan-iklan dari produk yang sejenis atau bersaing. Kecuali pada program, ruang, atau rubrik khusus yang memang dibuat untuk itu.

  1. Monopoli

Monopoli waktu/ruang/lokasi iklan untuk tujuan apa pun yang merugikan pihak lain tidak dibenarkan.

  1. Tarif

Tarif iklan yang berlaku harus ditaati oleh pemesan.

  1. Informasi Dasar

Segala informasi dasar yang menyangkut tarif iklan, program, ruang, waktu atau lokasi iklan, dan segala bentuk rabat harus diumumkan secara terbuka, jujur dan benar, dan diberlakukan seragam kepada semua pemesan.

10.  Perubahan Tarif Iklan

Perubahan tarif iklan dan segala ketentuan penyiaran wajib diberitahukan secara tertulis dan dalam tenggang waktu yang layak.

11.  Komisi dan Rabat

Komisi dan rabat optimal hanya diberikan kepada perusahaan periklanan yang menjadi anggota asosiasi penandatangan EPI.

Komisi dan rabat harus diperuntukkan hanya kepada pemesan sebagai suatu badan usaha, bukan sebagai pribadi.

12.  Bukti Siar

Dokumen bukti penyiaran iklan wajib diserahkan media kepada pemesan sesuai jadwal yang telah disepakati.

13.  Pemantauan

Pemantauan atas penyiaran iklan wajib dilakukan perusahaan periklanan sebagai bagian dari layanan usahanya.

14.  Penggantian

Penggantian iklan yang tidak memenuhi mutu reproduksi atau siaran, ataupun tidak sesuai dengan jadwal akibat kelalaian media, wajib diulang siar tanpa biaya, atau diselesaikan menurut kesepakatan sebelumnya antara para pihak.

15.  Pembayaran

Pembayaran iklan wajib dilakukan pemesan sesuai dengan jumlah, syarat-syarat, dan jadwal yang sudah disepakati.

16.  Ancaman

Media tidak boleh memaksakan sesuatu pemesanan iklan dari pengiklan atau perushaan periklanan dengan ancaman apa pun.

17.  Ketentuan Lain

Pelaku periklanan wajib menghormati dan mematuhi segala ketentuan lain yang berlaku bagi media periklanan yang tercantum sebagai kode etik profesi atau usaha media, dari asosiasi. pengemban EPI.

IV. PENEGAKAN

A. LANDASAN

  1. Pengertian EPI harus ditafsirkan dalam kerangka jiwa, semangat dan isi sebagai satu kesatuan.
  1. Penerapan EPI diberlakukan kepada setiap pelaku periklanan nasional, baik sebagai individu atau profesional, maupun sebagai entitas, atau usaha.
  2. Penegakan dilakukan oleh Dewan Periklanan Indonesia (DPI) dengan membentuk organisasi internal yang bertugas khusus untuk itu. (Lihat juga Penjelasan).
  3. Pengawasan pelaksanaan EPI dilakukan oleh lembaga-lembaga pemantau, pengamat, atau pengawas periklanan, serta masyarakat luas dan pamong.

B. KELEMBAGAAN

  1. Struktur DPI dibentuk dengan memperhatikan keterwakilan dari segenap komponen industri periklanan nasional, dan bersifat independen.
  1. Kedudukan DPI menyatu dengan, dan mempersatukan semua asosiasi dan lembaga yang menghimpun para pelaku industri periklanan nasional.
  2. Tugas DPI adalah memperkokoh landasan kepatuhan pada etika periklanan melalui upaya-upaya peningkatan tanggungjawab sosial kemasyarakatan dari para pelaku periklanan.
  3. Peran DPI adalah menjalankan kemitraan dengan pamong dalam membina industri periklanan nasional.

C. PENERAPAN

  1. EPI mendorong para asosiasi dan lembaga pengemban dan pendukungnya untuk melakukan swakramawi (self regulation).
  2. Setiap asosiasi atau lembaga periklanan nasional wajib ikut menegakkan EPI di lingkungan anggotanya.
  3. Setiap asosiasi atau lembaga periklanan nasional wajib menegur atau menjatuhkan sanksi terhadap anggotanya yang terbukti melanggar EPI.
  4. Setiap asosiasi atau lembaga periklanan nasional dapat berkonsultasi dengan DPI untuk menyelesaikan pelanggaran EPI yang dilakukan oleh anggotanya.
  5. DPI berkewenangan menangani perselisihan tentang EPI antara para anggota dari asosiasi atau lembaga yang berbeda.
  6. DPI berkewenangan memutuskan bentuk dan bobot sanksi yang perlu dijatuhkan oleh asosiasi atau lembaga periklanan nasional kepada anggotanya.
  7. DPI secara berkala melakukan pembinaan ke dalam dan mengupayakan perbaikan kelembagaan dan pengelolannya, demi efektivitas penegakan EPI.

D. PROSEDUR

  1. DPI memperoleh informasi pelanggaran dari hasil pemantauan atas iklan-iklan yang sudah disiarkan, maupun dari laporan berbagai pihak.
  1. DPI melayani keberatan publik atas iklan yang melanggar EPI.
  2. Iklan yang melanggar idiologi negara, bersifat subversif atau SARA dapat langsung diperintahkan untuk dihentikan penyiarannya.
  3. Iklan yang secara jelas melanggar EPI akan diminta untuk dihentikan penyiarannya dengan diberi batas waktu tertentu.
  4. Iklan yang hanya diduga melakukan pelanggaran EPI, akan dibahas oleh DPI, untuk:
    1. Mendengar penjelasan dan memperoleh bukti-bukti pelengkap dari pihak yang terlibat.
    2. Menghimpun informasi dan bukti tambahan dari sumber atau pihak lain.
    3. Memutuskan untuk:

a. Mengizinkan iklan tersebut seperti apa adanya; atau
b. Mengenakan sesuatu sanksi.

E. SANKSI

  1. Bentuk sanksi terhadap pelanggaran memiliki bobot dan tahapan, sebagai berikut:
    1. Peringatan, hingga dua kali
    2. Penghentian penyiaran

Untuk setiap tahapan diberikan rentang waktu.

  1. Penyampaian sanksi dilakukan secara tertulis dengan mencantumkan jenis pelanggaran dan rujukan yang digunakan.
  2. Distribusi penyampaian sanksi pada setiap bobot atau tahap pelanggaran adalah sebagai berikut:
    1. Peringatan Pelanggaran; kepada pihak pelanggar dan asosiasi atau lembaga terkait.
    2. Perintah Penghentian Penyiaran; kepada semua pihak yang terlibat, asosiasi atau lembaga terkait, serta media yang bersangkutan.

V. PENJELASAN

II. B. 1. Tatanan

Bagian Pendahuluan menyampaikan latar belakang, sikap industri, posisi dan fungsi EPI, serta informasi mengenai keseluruhan makna kitab ini.

Bagian Ketentuan mencakup tata krama (code of conducts) atau tatanan etika profesi, dan tata cara (code of practices) atau tatanan etika usaha.

Bagian Penegakan merupakan jabaran dari administrasi pengawasan, menyangkut landasan, kelembagaan, prosedur, dan sanksi.

Bagian Penjelasan memberi keterangan tambahan mengenai hal-hal yang dianggap perlu, utamanya yang terkait dengan Bagian Ketentuan.

Bagian Lampiran mencantumkan acuan tentang ketentuan-ketentuan hukum positif terkait, sejarah ringkas tentang swakrama, dan sumber-sumber rujukan yang digunakan untuk menyusun EPI ini.


II. D.3. Pengiklan

Sukses tidaknya sesuatu kampanye periklanan amat dipengaruhi oleh kebenaran dan kelengkapan informasi yang diterima pihak perusahaan periklanan dari pihak pengiklan. Karena itu, dianjurkan agar pengiklan bersedia memberi informasi produk, beserta kegiatan komunikasi dan pemasarannya kepada perusahaan periklanan yang menangani produk tersebut.

II. D.5. Perusahaan Periklanan

Semua perusahaan periklanan anggota PPPI menghormati dan berupaya mematuhi Standar Usaha Periklanan Indonesia (SUPI) yang merupakan kesepakatan interen antar anggota asosiasi tersebut. Standar usaha ini antara lain mengatur tentang aturan main perusahaan periklanan dalam menangani para pengiklan atau produk-produk mereka.

II. D. Definisi

Selain definisi tentang pengertian-pengertian pokok, pada EPI ini juga digunakan beberapa istilah yang demi kesamaan tafisr, perlu diberi batasan yang baku. Beberapa istilah dimaksud adalah:

  1. Anak-anak; ialah orang atau kelompok orang di bawah usia 12 tahun, kecuali dinyatakan lain
  2. Balita; ialah anak yang berusia lima tahun atau kurang.
  3. Bayi; ialah anak yang berusia 12 bulan atau kurang.
  4. Fotografer; ialah perorangan atau badan usaha yang memiliki keahlian untuk membuat foto untuk materi siar iklan.
  5. Griya Film; ialah suatu badan hukum atau organisasi yang mempunyai keahlian dan sarana untuk memproduksi film untuk iklan.
  6. Griya Swara; ialah suatu badan hukum atau organisasi yang mempunyai keahlian dan sarana untuk memproduksi rekaman audio untuk iklan
  7. Halal; ialah adalah kondisi pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan-bahan baku, tambahan, bantu, atau bahan penolong lainnya. Termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan, dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam. Batasan ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah RI No. 69 tahun 1999, Pasal 1.
  8. Hiperbolisasi; ialah teknik menampilkan pesan periklanan yang dengan sengaja melebih-lebihkan secara amat sangat, sehingga membuat sesuatu pesan atau adegan pesan periklanan tampil jauh melampaui ambang penalaran atau akal sehat. Teknik ini kadang digunakan untuk menciptakan keunikan, humor, atau sekadar sebagai unsur penarik perhatian.
  9. Iklan; tidak termasuk dalam pengertian iklan adalah pemerekan (branding), ajang (event), dan pawikraya (merchandising).
  10. Iklan Korporat; ialah pesan komunikasi pemasaran yang diprakarsai atau dibiayai oleh, dan diidentifikasikan hanya dengan nama entitas produsen.

11.  Iklan Layanan Masyarakat; ialah pesan komunikasi pemasaran untuk kepentingan publik tentang gagasan atau wacana, untuk mengubah, memperbaiki, atau meningkatkan sikap atau perilaku mereka. Produksi maupun penyiaran media ini, sebagaian atau seluruhnya dikelola dan atau didanai oleh pelaku periklanan.

  1. Iklan Produk Pangan; ialah setiap keterangan atau pernyataan mengenai pangan dalam bentuk gambar, tulisan, atau bentuk lain yang dilakukan dengan berbagai cara untuk pemasaran dan atau perdagangan pangan, sebagaimana dimaksud oleh Undang Undang RI No. 7/1996 dan Peraturan Pemerintah RI No. 69 tahun1999.
  2. Karakter Periklanan (advertising character); ialah karakter fiktif yang tampil dalam sesuatu pesan periklanan.
  3. Kesaksian (endorsement); ialah pernyataan tentang pengalaman oleh seseorang tokoh ataupun orang biasa yang pernah menggunakan atau mengkonsumsi sesuatu produk.
  4. Komponen Periklanan Nasional; ialah asosiasi atau lembaga pengemban EPI.
  5. Konsumen; ialah pengguna dari sesuatu produk yang diiklankan.
  6. Lembaga Pemantau Periklanan; ialah organisasi yang bertugas atau menugas-kan dirinya untuk mengamati, mengumpulkan, menganalisis, dan memberi pendapat ataupun kritik tentang pesan-pesan komunikasi pemasaran.
  7. Media; dapat berbentuk surat kabar, majalah, televisi, radio, papan iklan, poster, pos langsung, petunjuk penjualan, selebaran, pengantar penawaran, halaman kuning, alat peraga, novelti, internet, dan sebagainya.
    Media massa menyasar khalayak luas, di luar lingkungan sektor, industri, komunitas, profesi atau entitasnya sendiri.
    Media nonmassa menyasar khalayak terbatas di sekitar sektor, industri, komunitas, profesi atau entitasnya sendiri.
  8. Media Baru; ialah suatu saluran komunikasi nonkonvensional yang secara elektronik menyampaikan pesan periklanan berupa teks, tanda, citra, atau paduannya, baik secara daring (on line) ataupun secara laring (off line), serta dengan atau tanpa pengenaan harga premium. Ia melibatkan pihak-pihak Penyedia Layanan Akses Internet (Internet Access Service Provider), Inang Isi Internet (Internet Content Host), Pengembang Isi (Content Developer), Penghimpun Penyedia Jasa Aplikasi (ASP Aggregator), Penyedia Tautan (Link Provider), dan Perusahaan Telekomunikasi (Telecommunication Company). Media baru dapat berbentuk rentangan (banner), milis terhimpun (bulk email list), telusur konteks (contextual search), pemasaran surel (email marketing), pertukaran tautan (link exchange), bayar per-klik (pay per-click), layanan pesan singkat (SMS), layanan multimedia (MMS), dan lain sebagainya.
  9. Media Luar-Griya (out-of-home media); ialah segala media visual yang berada di luar lingkungan rumahtangga yang memuat pesan periklanan untuk khalayak. (Lihat juga Penjelasan).
    Media Luar Griya; dapat berbentuk papan iklan berukuran raksasa di jalan raya, poster pada bangunan, panel di bandara, terminal bus atau kendaraan, hingga stiker di tempat-tempat umum lainnya, di dalam ataupun di luar bangunan. Strukturnya bisa berdiri sendiri, ditumpangkan pada bangunan, ataupun menempel di sesuatu bidang permukaan.

21.  Merek; ialah tanda atau cap pendaftaran, ataupun identitas sesuatu produk yang telah terdaftar secara sah pada instansi yang berwenang.

22.  Minuman Keras; ialah semua jenis minuman yang mengandung kadar alkohol 1% atau lebih, dan bukan obat, atau sebagaimana ditetapkan oleh Pamong.

23.  Model; ialah seseorang yang memainkan peran atau mencerminkan suatu peran dalam iklan. Peran ini dapat berupa gambar, foto, suara, tandatangan, maupun atribut lainnya yang dikenal publik, ataupun gabungan dari antaranya.

24.  Obat; ialah segala produk yang dimaksud Ketentuan Umum Pasal I pada Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI. No. 125/Kab/B.VII/71 tanggal 9 Juni 1971, termasuk penjelasan, beserta tambahan, ataupun penggantinya.

25.  Pamong; ialah semua lembaga penyelenggara negara Republik Indonesia.

  1. Pelaksana Ajang; ialah suatu organisasi yang mewujudkan suatu kegiatan komunikasi pemasaran dengan menghimpun peserta, penonton atau khalayak, dengan tujuan untuk menjual dan atau mempromosikan sesuatu produk.
  2. Pelaksana Pesan; ialah individu atau organisasi yang menerima dan mewujudkan perintah kerja dari pemesan. (Lihat Penjelasan).
    Pelaksana Pesan; dapat berupa perusahaan periklanan, media periklanan, griya produksi, atau pelaksana ajang.

28.  Pelaku; ialah pengiklan, perusahaan periklanan, atau media periklanan.

  1. Pemaduan Produk (product integration); ialah penempatan atau penyisipan sesuatu produk secara menyatu (in-program) dalam alur cerita sesuatu film cerita, acara televisi, rekaman video, dsb.. Kadang disebut juga “penempatan produk” (product placement).
  2. Pemasaran; ialah seluruh kegiatan atau proses yang memadukan segenap keunggulan dan potensi sesuatu produk, serta harga, distribusi, dan promosinya, agar diperoleh daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya.

31.  Pemasaran/Penjualan Langsung (direct marketing/selling); ialah transaksi jual-beli atas sesuatu produk antara pengiklan dan konsumennya melalui komunikasi periklanan, bukan secara tatap muka di gerai pengiklan. Pengiriman produk tersebut oleh pengiklan kepada konsumen dilakukan menggunakan jasa pos, kurir, ataupun sarana pengiriman lain.

  1. Pemesan; ialah pembeli ruang, waktu, atau lokasi sesuatu media periklanan atau pembeli jasa penunjang lain di bidang periklanan.

33.  Penajaan (sponsorship); ialah penyelenggaraan, pelaksanaan, atau penyiaran sesuatu ajang atau program dengan imbalan tertentu kepada penyelenggara, pelaksana, atau media, dengan biaya dan jangka waktu yang disepakati.

34.  Penempatan Produk (product placement); ialah penempatan atau penyisipan sesuatu produk secara menyatu (in-program) dalam alur cerita sesuatu film cerita, acara televisi, rekaman video, dsb.. Kadang disebut juga “pemaduan produk” (product integration).

  1. Penganjur (endorser); ialah tokoh ataupun orang biasa yang ditampilkan dalam sesuatu pesan periklanan untuk mengajak orang lain menggunakan atau mengkonsumsi sesuatu produk yang diiklankan tersebut, tanpa mengesankan bahwa dia sendiri pernah menggunakan atau mengkonsumsi produk terkait.
  2. Periklanan; pengertian ini mencakup penjualan/pemasaran langsung (direct selling/marketing), publisitas, promosi penjualan, advertorial/infotorial/inspitorial dsb., huwara (adlib), sisipan media (media insert), teks berjalan (running text), logo/merek beranimasi, serta semua bentuk baru komunikasi pemasaran, termasuk yang menggunakan teknologi informasi.
  3. Periklanan Informatif (informative advertising); ialah penyampaian pesan periklanan dengan teknik atau tampilan laiknya karya jurnalistik. Termasuk di sini advertorial, infotorial, edutorial, inspitorial, dan sebagainya.

38.  Periklanan Kebijakan Publik (public policy advertising); ialah kampanye komunikasi pemasaran yang mengungkapkan pendapat sesuatu kelompok tentang sesuatu isu yang terkait dengan kebijakan atau tindakan terhadap publik. Termasuk di sini adalah periklanan pamong (government advertising), periklanan politik (political advertising), dan periklanan pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah (electoral advertising).

  1. Perusahaan Basis Data (data base); ialah organisasi yang berorientasi laba yang mencari, menghimpun, mengolah, mengelola, memanfaatkan, dan mengaktual- kan daftar tentang informasi pribadi orang dan atau rumahtangga.

40.  Perusahaan Percetakan; ialah suatu badan usaha yang bergerak dibidang cetak-mencetak dalam arti yang seluasnya untuk keperluan periklanan.

  1. Pesanan; ialah segala sesuatu yang diperintahkan oleh pemesan untuk diwujudkan atau dilaksanakan.
  2. Pornografi; ialah penampilan gambar dan atau suara dalam pesan periklanan yang mengeksploitasi erotisme atau seksualitas.
  3. Pornoaksi; ialah perbuatan yang dimaksudkan untuk mempertontonkan dan/atau mengeksploitasi kegiatan erotisme atau seksualitas.

44.  Produk; ialah segala sesuatu yang diiklankan, meliputi barang, jasa, gagasan, peristiwa, fasilitas, atau orang.

45.  Produk Terbatas; ialah produk-produk yang oleh peraturan perundang-udangan telah dibatasi media, cakupan, dan atau waktu publikasinya seperti zat kimia berbahaya, rokok, minuman keras, obat keras, aprodisiak, atau obat yang hanya dapat diperoleh dengan resep, dsb.

  1. Promosi Penjualan; ialah kegiatan periklanan yang dikaitkan dengan pemberian kesempatan untuk memperoleh harga, hadiah atau layanan khusus.

47.  Properti; ialah lahan hunian (real estate) dan lahan industri (industrial estate), berikut segala jenis bangunan permanen di atasnya.

  1. Rekanan Lain; ialah perorangan atau badan usaha yang atas permintaan Pemesan, memproduksi produk atau jasa untuk menghasilkan atau melaksanakan sebagian atau seluruh materi atau kegiatan periklanan. Termasuk dalam perusahaan Rekanan Lain adalah berbagai talenta khusus, seperti artis desain, artis musik, koreografer, food stylist, produsen produk grafika atau barang promosi, dan lain sebagainya.
  2. Subliminal; ialah penempatan atau penyisipan pesan periklanan amat singkat – umumnya kurang dari sepertiga detik – pada saat-saat adegan klimaks dalam film, program televisi atau rekaman video sedemikian rupa, sehingga dapat menyusup ke dalam alam bawah sadar manusia. Subliminal; dapat menyebabkan calon konsumen mengikuti pesan periklanan tersebut tanpa sadar atau tanpa nalar. Karena itu, selain menyusup privasi khalayak, ia juga tidak menghormati hak calon konsumen untuk menolak atau memilih.
  3. Subvertensi (subvertising); ialah praktik periklanan dengan menyabot pesan periklanan pihak pesaing, dengan menindih pesan lama dengan pesan baru — pada ruang atau waktu yang sama — yang merupakan plesetan, parodi, ataupun tipuan atas pesan-pesan periklanan asli dari pengiklan asli, sedemikain rupa, sehigga menampilkan makna yang sebaliknya, mencemooh atau merendahkan pesaing tersebut. Praktik ini utamanya dilakukan terhadap lawan korporat dan politik, namun kadang-kadang ditemui juga pada iklan-iklan produk atau merek.
  4. Surat Elektronik (e-mail); ialah pesan yang ditransmisikan melalui jejaring komunkasi kepada satu atau lebih orang. Pesan dapat berupa tulisan yang ditulis melalui papan ketik ataupun berkas elektronis yang tersimpan dalam disk.
  5. Talenta; ialah orang dengan keahlian tertentu untuk digunakan dalam memproduksi pesan periklanan.
  6. EPI; diperlakukan sebagai sistem nilai dan pedoman terpadu tata krama (code of conducts) dan tata cara (code of practices) yang berlaku bagi seluruh pelaku periklanan Indonesia. EPI tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundangan. Jika untuk sesuatu hal ditemui penafsiran ganda, maka makna undang-undang dan peraturan perundangan yang dianggap sahih. Begitu pula jika terjadi ketidaksesuaian, maka ketentuan terkait yang termaktub dalam EPI ini dianggap batal dengan sendirinya.
    Bahwa meskipun sistem nilai yang sudah ada dapat bergeser akibat dinamika masyarakat, namun penyesuaian kepada sistem nilai baru ini tidak serta-merta menggugurkan sistem nilai yang terkandung dalam EPI ini.

54.  Waktu Penyiaran Dewasa; ialah pukul 21.30 ~ 05.00 waktu setempat.

III. A. 1.1 Hak Cipta

Termasuk yang dilindungi oleh hak cipta adalah penggalan film (footage), citra (image), maupun komposisi musik. Dalam hal pemilik hak cipta dimaksud tidak dapat diketahui, maka calon pengguna wajib mengiklankan maksudnya melalui media nasional, dengan memberi batas waktu kepada pemilik hak cipta atau ahli warisnya untuk menghubungi pihak calon pengguna.

III. A. 1.28 Khalayak Anak-anak

Iklan yang ditujukan kepada anak-anak dianjurkan untuk ikut mendukung pertumbuhan dan pengembangan optimum atas kesejahteraan umum mereka, khususnya dalam aspek-aspek pendidikan dan kesehatan.

III. A. 2.4 Iklan Produk Pangan

Iklan produk pangan disarankan agar mencantumkan sifat, bahan, mutu, komposisi dan atau manfaat dengan mengindahkan keamanan dan kesehatan bagi manusia.

III. A. 2.10 Klinik, Poliklinik, dan Rumah Sakit

Sesuai Penjelasan dalam Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (th. 2000), promosi sebagai alat pemasaran rumah sakit dapat dilakukan, meskipun ia lebih merupakan penyuluhan yang bersifat informatif, edukatif, preskriptif, dan preparatif bagi khalayak dan pasien.

  1. Informatif; dengan memberi pengetahuan mengenai segala yang terkait dengan layanan dan atau program rumah sakit yang efektif.
  2. Edukatif; dengan memperluas wawasan khalayak tentang berbagai fungsi dan program rumah sakit, serta penyelenggaraan upaya kesehatan dan perbekalan kesehatan.
  3. Preskriptif; dengan pemberian petunjuk-petunjuk tentang peran pencari layanan kesehatan dalam proses dianosis atau terapi.
  4. Preparatif; dengan membantu pasien dan atau keluarganya dalam proses pengambilan keputusan.


III. A. 2.24 Iklan Kebijakan Publik

Dalam periklanan tentang kebijakan publik, EPI membedakannya berdasarkan tiga macam inti pesan yang dikandungnya. Ketiga macam periklanan tersebut adalah sbb.:

  1. Periklanan pamong (government advertising); yaitu periklanan yang memprosmosikan tentang kebijakan kepamongan atau oleh penyelenggara negara.
  2. Periklanan politik (political advertising); yaitu yang mempromosikan pengetahuan, pengalaman, atau pendapat sesuatu kelompok tentang kebijakan publik. Termasuk di sini periklanan tentang pendidikan politik dan yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan.
  3. Periklanan pemilihan umum (electoral advertising); yaitu periklanan partai politik atau pemilihan legislatif, serta presiden dan wakil presiden (Pemilu), maupun pemilihan kepala daerah (Pilkada), dan disiarkan pada periode kampanye yang ditetapkan oleh lembaga resmi terkait.

Penjabaran lebih lanjut tentang periklanan pamong dan periklanan politik terdapat pada bagian lain kitab ini.

Khusus tentang periklanan Pemilu/Pilkada, ada pihak-pihak yang menghendaki agar EPI tidak ikut mengaturnya. Hal ini merujuk pada kenyataan di beberapa negara demokratis dan besar yang sudah lama mengadakan Pemilu/Pilkada langsung.

Alasan-alasan mereka untuk tidak mengatur periklanan Pemilu/Pilkada ini, dapat dikelompokkan dalam empat rangkuman berikut:

  1. Jika periklanan Pemilu/Pilkada ditampung, konsekuensinya adalah Dewan Periklanan Indonesia harus juga terlibat sebagai lembaga penegak etika periklanan Pemilu/Pilkada. Padahal adalah tidak pantas bagi suatu lembaga yang bukan peserta atau wakil dari peserta Pemilu/Pilkada untuk mencampuri salah satu aspek dari proses tersebut.
  2. Periklanan Pemilu/Pilkada senantiasa memperoleh perhatian dan liputan besar dari media massa, sehingga senantiasa memicu perdebatan publik yang kesemuanya sudah dengan sendirinya berfungsi laiknya pengaturan dan penegakan.
  3. Pengalaman menunjukkan bahwa suatu kasus pelanggaran lebih kerap baru diketahui dan dikaji setelah ia terjadi, padahal masa kampanye pemilihan umum relatif amat singkat sedang penelusuran maupun keputusan atas kasus tersebut baru dapat dilakukan setelah berakhirya masa kampanye tersebut. Dalam situasi sedemikian, segala keputusan tentang kasus dimaksud oleh lembaga penegak etika periklanan tidak akan cukup memberi pengaruh atas pelanggaran yang sudah terjadi.
  4. Terkait dengan butir “c.” di atas, adalah juga fakta bahwa untuk penegakan aturan main periklanan politik, sudah ada otoritas pengawas pemilihan umum, yaitu Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu). Lembaga ini bahkan mempunyai kompetensi untuk dapat bertindak segera, dan dengan kewenangan penuh di tingkat hukum positif.

Walaupun demikian, terdapat alasan-alasan yang lebih kuat dan mendasar untuk tetap membuat ketentuan etika bagi periklanan Pemilu/Pilkada. Alasan-alasan tersebut bukan hanya sejalan dengan prinsip-prinsip dasar etika periklanan, namun juga amat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat luas, seperti:

  1. Bagiamanapun, kampanye promosi gagasan atau individu pada Pemilu/Pilkada adalah juga kegiatan periklanan, sehingga ia sudah seharusnya tunduk pula kepada etika periklanan
  2. Salah satu landasan utama dalam penyelenggaraan periklanan adalah kenyataan sekaligus kemampuannya untuk mengidentifikasi produk-produk yang sah atau resmi, dan sudah tersedia di pasar atau di tengah masyarakat. Memayungi periklanan politik dalam naungan etika periklanan umum akan membuat gagasan kebijakan publik atau ketokohan seseorang dalam kampanye Pemilu/Pilkada jadi benar-benar memiliki legitimasi sebagai produk-produk yang layak dipasarkan.
  3. Tidak semua produk yang beriklan dapat mencapai sukses seperti yang diharapkan oleh pengiklannya. Kampanye periklanan yang keliru justru kian menghancurkan produk tersebut. Ini berarti ada risiko yang harus juga selalu diperhitungkan oleh pengiklan periklanan Pemilu/Pilkada, sehingga mereka dapat lebih jujur dan berhati-hati dalam mengemukakan janji-janji kampanyenya. Risiko tersebut amat baik bagi kepentingan masyarakat.
  4. Sejalan dengan butir “c.” di atas, janji-janji pada pesan periklanan Pemilu/Pilkada, di kemudian hari, akan dijadikan rujukan oleh masyarakat dalam menilai kinerja pihak yang memenangi Pemilu/Pilkada tersebut.
  5. Produk yang beriklan membiayai kampanyenya dengan anggaran yang umumnya sebanding dengan nilai ekuitas produk tersebut. Ini berarti, besar-kecilnya anggaran periklanan Pemilu/Pilkada dari sesuatu pihak akan dijadikan acuan oleh masyarakat untuk menilai pihak tersebut. Dalam hal periklanan Pemilu/Pilkada, jumlah dan sumber anggaran yang tidak dipercaya masyarakat justru akan merusak reputasi dan citra peserta Pemilu/Pilkada terkait. Ini berarti periklanan Pemilu/Pilkada dapat pula menjadi alat kontrol sosial yang efektif.
  6. Yurisprudensi kasus-kasus periklanan menunjukkan masih adanya silang-tafsir atas perangkat hukum yang ada di Indonesia, utamanya dalam hal menentukan pihak yang paling bertanggungjawab atas suatu isi pesan periklanan. Memberi ketentuan etika pada periklanan Pemilu/Pilkada akan mengukuhkan posisi norma-norma etika periklanan sebagai pendukung dan pelengkap hukum positif, sekaligus dapat menjadi penentu atas tafsir hukum.
  7. Adalah kenyataan juga bahwa penyelenggaraan Pemilu/Pilkada langsung – yang kemudian dalam prosesnya melahirkan periklanan Pemilu/Pilkada – di Indonesia masih merupakan kebijakan dan praktik baru di bidang periklanan. Karena itu, kemungkinan terjadinya pelanggaran, kesimpangsiuran, hinggga ketidaktahuan, masih amat besar. Ketentuan-ketentuan etika adalah rujukan amat terkait dan penting untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.

Dari sisi lain, kemungkinan terjadinya kendala-kendala tertentu dalam penegakan etika bagi periklanan Pemilu/Pilkada, diyakini dapat diatasi dengan penyempurnaan struktur dan adminsitrasinya.

III. A. 4.7 Pemasaran/Penjualan Langsung (direct marketing/selling)

Iklan untuk produk yang ditawarkan dengan metode pemasaran langsung mencakup pemesanan lewat surat (mail order) dan atau situs web dan atau respon langsung (direct response) dapat diterbitkan, atau disiarkan.

Pengiklan yang termasuk dalam kegiatan periklanan pemasaran langsung adalah penghimpun alamat (list compiler), pemilik, pengguna, pialang, pengelola, dan griya pengeposan (mailing house), serta semua pihak yang terlibat dalam penyiapan iklan maupun untuk melayani tanggapannya.

IV. Penegakan

Para asosiasi pendukung EPI bersepakat bahwa upaya menegakkan etika periklanan akan lebih efektif dengan menjaga diri sebelum terlibat pelanggaran, ketimbang sudah telanjur terjadi. Karena itu, menganjurkan kepada semua pelaku periklanan agar senantiasa melakukan konfirmasi ulang jika menemui informasi yang diduga tidak benar, tidak tepat, tidak lengkap, atau meragukan yang diterima dari mitra usahanya untuk ditindaklanjuti. Informasi ini dapat berawal dari taklimat periklanan (advertising brief) dalam berbagai cakupan dan kedalaman, maupun cara penyampaiannya, hingga persepsi yang ditimbulkan oleh ilustrasi, simbolisasi ataupun efek, baik secara visual maupun audio, dari materi iklan yang siap siar.

Anjuran juga berlaku bagi iklan-iklan yang inti pesannya mengandung hal-hal yang masih perlu dibuktikan atau dilengkapi, seperti:

  1. Klaim sebagai yang pertama; dalam hal apa pun;
  2. Temuan atau data riset; yang tidak wajar;
  3. Peluang usaha, termasuk waralaba; yang mengharuskan penyetoran uang dan atau dari pengiklan yang tidak dikenal;
  4. Tawaran kerja-dari-rumah; yang tidak menjelaskan jenis dan syarat-syarat kebekerjaan;
  5. Pengiklan berpindah-pindah (itinerant); yang tidak dapat menunjukkan nama yang bersangkutan atau perusahaanya serta alamat atau domisili yang terdaftar secara sah;
  6. Pengangkatan, pengalihan atau penggantian agen/dealer resmi;
  7. Iklan keluarga, khususnya tentang pemutusan hubungan keluarga dan perceraian;
  8. dan lain sebagainya.

Dalam praktiknya, penegakan EPI perlu dilakukan secara bertingkat dari orang per orang, organisasi usaha periklanan, asosiasi pengemban atau pendukungnya, hingga Dewan Periklanan Indonesia (DPI).

LAMPIRAN-1

HUKUM POSITIF TENTANG PERIKLANAN

Tatanan hukum yang ada saat ini akan menyidik dan menuntut pelaku pelanggaran hukum di bidang periklanan sama dengan dalam kasus-kasus pelanggaran hokum lainnya, dengan memberi bobot tertentu terhadap pemerakarsa atau otak, pelaku utama dan yang membantu terjadinya pelanggaran tersebut.

Dalam kasus-kasus periklanan, pelanggaran atas peraturan-peraturan yang dapat langsung dituduhkan kepada pelaku, baik secara perdata maupun secara pidana, adalah sebagai berikut:

————————-


KU PERDATA/BW

Pasal 1473 BW;

Sipenjual diwajibkan menyatakan dengan tegas untuk apa ia mengikatkan dirinya; segala janji yang tidak terang dan dapat diberikan berbagai pengertian, harus ditafsirkan untuk kerugiannya.

Pasal 1474 BW;

Penjual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya.

Pasal 1491 BW;

Penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu pertama penguasaan benda yang dijual secara aman dan tentram; kedua terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut yang disembunyikan atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan pembatalan pembeliannya.

Pasal 1504 BW;

Sipenjual diwajibkan menanggung cacat tersembunyi pada barang yang dijual, yang membuat barang itu tak sanggup untuk pemakaian yang dimaksudkan atau yang sedemikian mengurangi pemakaian itu sehingga seandainya si pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak memberi barangnya, atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang.

————————-


KUH PIDANA

Pasal 382 Bis;

Barang siapa melakukan sesuatu perbuatan menipu untuk mengelirukan orang banyak atau seorang, yang tertentu dengan maksud akan mendirikan atau membesarkan hasil perdagangannya atau perusahaannya sendiri atau kepunyaan orang lain, dihukum karena persaingan curang, dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.13,500,- jika hal itu dapat menimbulkan saingannya sendiri atau saingan orang lain.

Pasal 386 Ayat (1);

Barang siapa menjual, menawarkan atau menyerahkan barang makanan atau minuman atau obat, sedang diketahuinya barang-barang itu dipalsukan atau kepalsuan itu disembunyikan, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.

————————-


UU RI NO. 8 TAHUN 1999
TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN

Pasal 9

  1. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan atau jasa secara tidak benar, dan atau seolah-olah :
    1. Barang tersebut telah memenuhi dan atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karateristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
    2. Barang tersebut dalam keadaan baik dan atau baru;
    3. Barang dan atau jasa tersebut telah mendapatkan dan atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu;
    4. Barang dan atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
    5. Barang dan atau jasa tersebut tersedia;
    6. Barang tersebut tidak mengalami cacat tersembunyi;
    7. Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
    8. Barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
    9. Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan atau jasa lain;
    10. Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap;
    11. Mengandung sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

  1. Barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.
  2. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan atau jasa tersebut.

Pasal 10

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk memperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

  1. harga atau tarif suatu barang dan atau jasa;
  2. kegunaan suatu barang dan atau jasa;
  3. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi suatu barang dan atau jasa;
  4. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
  5. bahaya penggunaan barang dan atau jasa.

Pasal 11

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan atau diiklankan.

Pasal 13

  1. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikannya tidak dengan sebagaimana yang dijanjikannya.
  2. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan atau jasa lainnya.

Pasal 17

  1. Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang :
    1. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan atau jasa;
    2. mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan atau jasa;
    3. memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan atau jasa;
    4. tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan atau jasa;
    5. mengeksploitasi kejadian dan atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;
    6. melanggar etika dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.
  2. Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat (1).

Pasal 20

Pelaku usaha periklanan bertanggungjawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang di timbulkan oleh iklan tersebut.

Sanksi Administratif

Pasal 60

  1. Badan Penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26.
  2. Sanksi administrasif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah).
  3. Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Sanksi Pidana

Pasal 61

Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan atau pengurusnya.

Pasal 62

  1. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah).
  2. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2(dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah).
  3. Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Pasal 63

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

  1. perampasan barang tertentu;
  2. pengumuman keputusan hakim;
  3. pembayaran ganti rugi;
  4. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
  5. kewajiban penarikan barang dari peredara; atau
  6. pencabutan izin usaha.

————————-


UU RI NO. 40 TAHUN 1999
TENTANG
PERS

Pasal 13

Perusahaan pers dilarang memuat iklan:

  1. yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat;
  2. minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.

————————-


UU RI NO. 32 TAHUN 2002
TENTANG
PENYIARAN

Siaran iklan

Pasal 46

  1. Siaran iklan terdiri atas siaran iklan niaga dan siaran iklan layanan masyarakat.
  2. Siaran iklan wajib menaati asas, tujuan, fungsi dan arah penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.
  3. Siaran iklan niaga dilarang melakukan:
    1. promosi yang berhubungan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi dan atau kelompok yang menyinggung perasaan dan atau merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain atau kelompok lain;
    2. promosi minuman keras atau sejenisnya, dan bahan atau zat adiktif;
    3. promosi rokok yang memperagakan wujud rokok;
    4. hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama; dan atau
    5. eksploitasi anak dibawah usia 18 tahun.

  1. Materi siaran iklan yang disiarkan melalui lembaga penyiaran wajib memenuhi persyaratan yang dikeluarkan KPI.
  2. Siaran iklan niaga yang disiarkan menjadi tanggungjawab lembaga penyiaran.
  3. Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak.
  4. Lembaga penyiaran wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat.
  5. Waktu siaran iklan niaga untuk lembaga penyiaran swasta sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) sedangkan untuk lembaga penyiaran publik paling banyak 15 (lima belas persen) dari seluruh waktu siaran.
  6. Waktu siaran iklan layanan masyarakat untuk Lembaga Penyiaran Swasta sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari siaran iklan niaga, sedangkan untuk Lembaga Penyiaran Publik sekurang-kurangnya 30% (tigapuluh persen) dari siaran iklannya
  7. Waktu siaran lembaga penyiaran dilarang dibeli oleh siapapun untuk kepentingan apapun kecuali untuk siaran iklan.
  8. Materi siaran iklan wajib menggunakan sumber daya dalam negeri.

————————-


UU RI NO. 7 TAHUN 1996
TENTANG
PANGAN

Pasal 33

  1. Setiap Label atau iklan tentang pangan yang diperdagangkan harus memuat keterangan mengenai pangan dengan benar dan tidak menyesatkan.
  2. Setiap orang dilarang memberikan keterangan atau pernyataan tentang pangan yang diperdagangkan melalui, dalam dan atau lebal atau iklan apabila keterangan atau pernyataan tersebut tidak benar atau menyesatkan.

Pasal 34

  1. Setiap orang yang menyatakan dalam label atau iklan bahwa pangan yang diperdagangkan adalah sesuai dengan persyaratan agama atau kepercayaan tertentu, bertanggungjawab atas kebenaran pernyataan berdasarkan persyaratan agama atau kepercayaan tersebut.

————————-


PP RI NO. 69 TAHUN 1999
TENTANG
LABEL DAN IKLAN PANGAN

BAB III
IKLAN PANGAN

Bagian Pertama
UMUM

Pasal 45

  1. Penerbit, pencetak, pemegang izin siaran radio atau televisi, agen atau medium yang dipergunakan untuk menyebarkan iklan, turut bertanggungjawab terhadap isi iklan yang tidak benar, kecuali yang bersangkutan telah mengambil tindakan yang diperlukan untuk meneliti kebenaran isi iklan yang bersangkutan.
  2. Untuk kepentingan pengawasan, penerbit, pencetak, pemegang izin siaran radio atau televisi, agen dan atau medium yang dipergunakan untuk menyebarkan iklan dilarang merahasiakan identitas, nama dan alamat pemasang iklan.

Pasal 47

  1. Iklan dilarang dibuat dalam bentuk apapun untuk diedarkan dan atau disebarluarkan dalam masyarakat dengan cara mendiskreditkan produk pangan lainnya.
  2. Iklan dilarang semata-mata menampilkan anak-anak berusia dibawah 5 (lima) tahun dalam bentuk apapun, kecuali pangan tersebut diperuntukkan bagi anak-anak yang berusia dibawah 5 (lima) tahun.
  3. Iklan tentang pangan olahan tertentu yang mengandung bahan-bahan yang berkadar tinggi yang dapat membahayakan dan atau mengganggu pertumbuhan dan atau perkembangan anak-anak dilarang dimuat dalam media apapun yang secara khusus ditujukan untuk anak-anak.
  4. Iklan tentang pangan yang diperuntukkan bagi bayi yang berusia sampai dengan 1 (satu) tahun dilarang dimuat dalam media massa, kecuali dalam media cetak khusus tentang kesehatan, setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan, dan dalam iklan yang bersangkutan wajib memuat keterangan bahwa pangan yang bersangkutan bukan pengganti ASI.

Bagian Kedua
Iklan Pangan yang berkaitan dengan Gizi dan Kesehatan

Pasal 48

Pernyataan dalam bentuk apapun tentang manfaat pangan bagi kesehatan yang dicantumkan pada iklan dalam media massa, harus disertai dengan keterangan yang mendukung pernyataan itu pada iklan yang bersangkutan secara jelas sehingga mudah dipahami oleh masyarakat.

Pasal 49

  1. Iklan dalam media massa yang menyatakan bahwa pangan tersebut adalah pangan yang diperuntukkan bagi orang yang menjalankan diet khusus, wajib mencantumkan unsur-unsur dari pangan yang mendukung pernyataan tersebut.
  2. Selain keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), iklan tersebut wajib pula memuat keterangan tentang kandungan gizi pangan serta dampak yang mungkin terjadi apabila pangan tersebut dikonsumsi oleh orang lain yang tidak menjalankan diet khusus dimaksud.

Pasal 50

Iklan dilarang memuat keterangan atau pernyataan bahwa pangan tersebut adalah sumber energi yang unggul, dan segera memberikan kekuatan.

Bagian Ketiga
Iklan tentang Pangan untuk Kelompok Orang Tertentu

Pasal 51

  1. Iklan tentang pangan yang diperuntukkan bagi bayi dan atau anak berumur dibawah lima tahun wajib memuat keterangan mengenai peruntukannya.
  2. Selain keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), iklan dimaksud harus pula memuat peringatan mengenai dampak negatif pangan yang bersangkutan bagi kesehatan.

Pasal 52

Iklan tentang pangan olahan yang mengandung bahan yang dapat mengganggu pertumbuhan dan atau kesehatan anak, wajib memuat peringatan tentang dampak negatif pangan tersebut bagi pertumbuhan dan kesehatan anak.

Pasal 53

Iklan dilarang memuat pernyataan atau keterangan bahwa pangan yang bersangkutan dapat berfungsi sebagai obat.

Bagian Keempat
Iklan yang berkaitan dengan Asal dan Sifat Bahan Pangan

Pasal 54

Iklan tentang pangan yang dibuat tanpa mengunakan atau hanya sebagian menggunakan bahan baku alamiah dilarang memuat pernyataan atau keterangan bahwa pangan yang bersangkutan seluruhnya dibuat dari bahan alamiah.

Pasal 55

Iklan tentang pangan yang dibuat dari bahan setengah jadi atau bahan jadi, dilarang memuat pernyataan atau keterangan bahwa pangan tersebut dibuat dari bahan yang segar.

Pasal 56

Iklan yang memuat pernyataan atau keterangan bahwa pangan telah diperkaya dengan vitamin, mineral atau zat penambah gizi lainnya tidak dilarang, sepanjang hal tersebut benar dilakukan pada saat pengolahan pangan tersebut.

Pasal 57

Pangan yang dibuat atau berasal dari bahan alamiah tertentu hanya dapat dilakukan sebagai berasal dari bahan baku alamiah tersebut, apabila pangan tersebut mengandung bahan alamiah yang bersangkutan tidak kurang dari persyaratan minimal yang ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia.

Bagian Kelima
Iklan Tentang Minuman Beralkohol

Pasal 58

  1. Setiap orang dilarang mengiklankan minuman beralkohol dalam media massa apapun.
  2. Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud alam ayat (1) adalah minuman berkadar etanol (C2H5OH) lebih dari atau sama dengan 1% (satu per seratus )

————————-


PP RI NO. 81 TAHUN 1999
TENTANG
PENGAMANAN ROKOK BAGI KESEHATAN

Bab II
PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ROKOK

Bagian Ketiga
Keterangan pada Label

Pasal 8

  1. Peringatan kesehatan pada setiap label harus berbentuk tulisan.
  2. Tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa “Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi dan gangguan kehamilan dan janin”.
  3. Perubahan atau penambahan tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.

Bagian Kelima
Iklan dan Promosi

Pasal 17

  1. Iklan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di media cetak dan atau media luar ruangan.

Pasal 18

Materi iklan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilarang:

  1. merangsang atau menyarankan orang untuk merokok;
  2. menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat kesehatan;
  3. memperagakan atau menggambarkan dalam bentuk gambar, tulisan atau gabungan keduanya, rokok atau orang sedang merokok atau mengarah pada orang yang sedang merokok;
  4. ditujukan terhadap atau menampilkan dalam bentuk gambar atau tulisan anak dan atau wanita hamil;
  5. mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah rokok.

Pasal 19

Iklan tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Pasal 20

  1. Setiap iklan pada media cetak atau media luar ruangan harus mencantumkan peringatan bahaya merokok bagi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
  2. Pencantuman peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditulis dengan huruf yang jelas sehingga mudah terbaca, dan dalam ukuran yang proporsional disesuaikan dengan ukuran iklan tersebut.

————————-


PP RI NO. 38 TAHUN 2000
TENTANG
PERUBAHAN PP RI NO. 81 TAHUN 1999
TENTANG
PENGAMANAN ROKOK BAGI KESEHATAN

BAB II
PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ROKOK

Bagian Kelima
Iklan dan Promosi

Pasal 17

  1. Iklan dan promosi rokok hanya dapat dilakukan oleh setiap orang yang memproduksi rokok dan atau yang memasukkan rokok dalam wilayah Indonesia.
  2. Iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di media elektronik, media cetak atau media luar ruangan .

Penjelasan

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 Tentang Pengaman Rokok bagi Kesehatan.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan media luar ruangan antara lain billboard dan media elektronik ( billboard elektronik) yang berada diluar ruangan. Iklan rokok pada media elektronik hanya dapat dilakukan pada pukul 21.30 sampai dengan pukul 05.00 waktu setempat.

————————-


SK MENTERI KESEHATAN RI NO. 368/MEN.KES/SK/IV/1994
TENTANG
PEDOMAN PERIKLANAN OBAT BEBAS, OBAT TRADISIONAL,
ALAT KESEHATAN, KOSMETIKA, PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA, MAKANAN-MINUMAN

PEDOMAN PERIKLANAN OBAT BEBAS
PETUNJUK TEKNIS

Secara umum iklan obat harus mengacu pada “Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia”, tetapi khusus untuk hal-hal yang bersifat teknis media, maka penerapannya harus didasarkan pada pedoman ini.

A. Umum

  1. Iklan obat dapat dimuat di media periklanan setelah rancangan iklan tersebut disetujui oleh Badan POM (Pengawasan Obat dan Makanan).

  1. Iklan obat tidak boleh mendorong penggunaan berlebihan dan penggunaan terus menerus.
  2. Informasi mengenai produk iklan dalam iklan harus sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam pasal 41 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan sebagai berikut:

    Obyektif;
    Harus memberikan informasi sesuai dengan kenyataan yang ada dan tidak boleh menyimpang dari sifat kemanfaatan dan keamanan obat yang telah disetujui.

    Lengkap;
    Harus mencantumkan tidak hanya informasi tentang khasiat obat, tetapi juga memberikan informasi tentang hal-hal yang harus diperhatikan, misalnya adanya kontra indikasi dan efek samping.

    Tidak menyesatkan;
    Informasi obat harus jujur, akurat, bertanggungjawab serta tidak boleh memanfaatkan kekuatiran masyarakat akan suatu masalah kesehatan. Disamping itu, cara penyajian informasi harus berselera baik dan pantas serta tidak boleh menimbulkan persepsi khusus di masyarakat yang mengakibatkan penggunaan obat berlebihan dan tidak berdasarkan kebutuhan.

  3. Iklan obat tidak boleh ditujukan untuk khalayak anak-anak atau menampilkan anak-anak tanpa adanya supervisi orang dewasa atau memakai narasi suara anak-anak yang menganjurkan penggunaan obat. Iklan obat tidak boleh menggambarkan bahwa keputusan penggunaan obat diambil oleh anak-anak.
  4. Iklan obat tidak diperankan oleh tenaga profesi kesehatan atau aktor yang berperan sebagai profesi kesehatan atau menggunakan “setting” yang beratribut profesi kesehatan dan laboratorium.
  5. Iklan obat tidak boleh memberikan pernyataan superlatif, komperatif tentang indikasi, kegunaan/manfaat obat.
  6. Iklan obat tidak boleh:
    • Memberikan anjuran dengan mengacu pada pernyataan profesi kesehatan mengenai khasiat, keamanan dan mutu obat (misalnya “Dokter saya merekomendasi…”).
    • Memberikan anjuran mengenai khasiat, keamanan dan mutu obat yang dilakukan berlebihan.

  1. Iklan obat harus memuat anjuran untuk mencari informasi yang tepat kepada profesi kesehatan mengenai kondisi kesehatan tertentu.
  2. Iklan obat tidak boleh menunjukkan efek/kerja obat segera sesudah penggunaan obat.
  3. Iklan obat tidak boleh menawarkan hadiah ataupun memberikan pernyataan garansi tentang indikasi, kegunaan/manfaat obat.
  4. Iklan obat harus mencantumkan spot peringatan perhatian sebagai berikut:
BACA ATURAN PAKAI.
JIKA SAKIT BERLANJUT,
HUBUNGI DOKTER
  1. Kecuali untuk iklan vitamin, spot peringatan perhatian sebagai berikut:
BACA ATURAN PAKAI
  1. Ketentuan minimum yang harus dipenuhi oleh spot peringatan dalam butir (15) adalah sebagai berikut:
  • Untuk Media Televisi: Spot iklan harus dicantumkan dengan tulisan yang jelas terbaca pada satu screen/gambar terakhir dengan ukuran minimal 30% dari screen dan ditayangkan minimal selama 3 detik.
  • Untuk Media Radio: Spot iklan harus dibacakan pada akhir iklan dengan jelas dan dengan nada suara tegas.
  • Untuk Media Cetak: Spot dicantumkan dengan ketentuan sebagai berikut:
BACA ATURAN PAKAI.
JIKA SAKIT BERLANJUT,
HUBUNGI DOKTER
Jenis Huruf (font)
Ukuran Huruf
Jarak Baris (leading)
Jarak Kata (letter spacing)
Jarak Huruf (word spacing)
: Helvetica, Medium
: 18 pts
: 18 (100%) Profesional
: Normal (100%)
: Normal (100%)
BACA ATURAN PAKAI
Jenis Huruf (font)
Ukuran Huruf
Jarak Baris (leading)
Jarak Kata (letter spacing)
Jarak Huruf (word spacing)
: Helvetica, Medium
: 18 pts
: 18 (100%) Profesional
: Normal (100%)
: Normal (100%)

18.  Ukuran kotak spot tersebut harus dibuat proporsional (antara spot dan halaman iklan), sehingga spot tersebut terlihat mencolok.

19.  Iklan obat harus mencantumkan informasi mengenai :

  1. Komposisi zat aktif obat dengan nama INN (khusus untuk media cetak); untuk media lain, apabila ingin menyebutkan komposisi zat aktif harus dengan nama INN.
  2. Indikasi utama obat dan informasi mengenai keamanan obat.
  3. Nama dagang obat.
  4. Nama dagang industri farmasi.
  5. Nomor pendaftaran ( khusus untuk media cetak )


————————-

PEDOMAN PERIKLANAN OBAT TRADISIONAL
PETUNJUK TEKNIS

Iklan obat tradisional secara umum harus mengacu pada “Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia” dan khusus untuk hal-hal yang bersifat teknis, maka penerapannya harus didasarkan pada pedoman ini:

A. Umum

  1. Iklan obat tradisional tidak boleh menggunakan kata-kata :
    Super, Ultra, Istimewa, Top, Tokcer, Cespleng, Manjur dan kata-kata lain yang semakna yang menyatakan khasiat dan kegunaan berlebihan atau memberi janji bahwa obat tradisional tersebut pasti menyembuhkan.
  2. Iklan obat tradisional tidak boleh memuat pernyataan kesembuhan dari seseorang, anjuran atau rekomendasi dari profesi kesehatan peneliti, sesepuh, pakar, panutan dan lain sebagainya.
  3. Iklan obat tradisional tidak boleh menawarkan hadiah atau memberikan pernyataan garansi tentang khasiat dan kegunaan obat tradisional.
  4. Iklan obat tradisional tidak boleh menampilkan adegan, gambar, tanda, tulisan dan atau suara dan lainnya yang dianggap kurang sopan.
  5. Iklan obat tradisional tidak boleh mencantumkan gambar simplisia yang tidak terdapat dalam komposisi obat tradisional yang disetujui.
  6. Iklan yang berwujud artikel yang menguraikan tentang hasil penelitian harus benar-benar berkaitan secara langsung dengan bahan baku (simplisia) atau produknya, dan informasi tersebut harus mengacu pada hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan.
  7. Pada setiap iklan obat tradisional dicantumkan identitas kata “JAMU” dalam lingkaran.
  1. Pada setiap akhir iklan obat tradisional harus mencantumkan spot peringatan sebagai berikut :
BACA ATURAN PAKAI
    1. Untuk media televisi, spot iklan harus dicantumkan dengan tulisan yang jelas terbaca pada satu gambar terakhir dengan ukuran minimal 30% dari layar kaca dan ditayangkan minimal selama 3 detik.
    2. Untuk media radio, spot iklan harus dibacakan dengan jelas dengan nada suara tegas pada akhir iklan.
    3. Untuk media cetak, spot iklan dicantumkan dengan ketentuan sebagai berikut:
      1. Tulisan harus jelas terbaca dan terlihat menyolok.
      2. Huruf yang digunakan harus merupakan huruf capital, hitam dan tebal (bold letter).
      3. Ukuran huruf minimal harus sama dengan huruf ‘body copy’.
      4. Diberi kotak tepi hitam.
  1. Ketentuan minimal yang harus dipenuhi untuk peringatan pada butir (13) sebagai berikut:
  1. Iklan obat tradisional khusus untuk media cetak harus mencantumkan nomor pendaftaran.
  2. Dilarang mengiklankan obat tradisional yang dinyatakan berkhasiat untuk mengobati atau mencegah penyakit kanker, tuberculosis, poliomelitis, penyakit kelamin, impotensi, tiphus, kolera, tekanan darah tinggi, diabetes, lever dan penyakit lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

B. Khusus

  1. Golongan Sehat Wanita
  2. Golongan Sehat Pria
  3. Golongan Galian Singset
  4. Golongan Jamu Keputihan
  5. Golongan Haid Teratur
  6. Golongan Habis Bersalin
  7. Golongan Pelancar Asi
  8. Golongan Jerawat
  9. Golongan Pegal Linu
  10. Golongan Parem
  11. Golongan Demam
  12. Golongan Pencahar
  13. Golongan Sariawan, Sakit Tenggorokan atau obat kumur
  14. Golonngan Sakit Kulit, Luka dan Gatal
  15. Golongan Wasir
  16. Jamu Ulu Hati

————————-

PEDOMAN PERIKLANAN
ALAT KESEHATAN, KOSMETIKA,
PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA
PETUNJUK TEKNIS

A. Umum

  1. Alat Kesehatan, Kosmetika dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga tidak boleh diiklankan dengan menggunakan rekomendasi dari suatu laboratorium, instansi pemerintah, organisasi profesi kesehatan atau kecantikan dan atau tenaga kesehatan.
  2. Alat Kesehatan, Kosmetika dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga tidak boleh diiklankan dengan menggunakan peragaan tenaga kesehatan atau yang mirip dengan itu.
  3. Kosmetika tidak boleh diiklankan seolah-olah sebagai obat.
  4. Iklan Alat Kesehatan, Kosmetika dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga harus mendidik dan sesuai dengan norma kesusilaan yang ada.

B. Khusus

  1. Alat Kesehatan
  2. Kosmetika
  3. Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

————————-

PEDOMAN PERIKLANAN MAKANAN dan MINUMAN
PETUNJUK TEKNIS

A. Umum

  1. Iklan makanan yang dibuat dengan bahan alami tertentu hanya boleh diiklankan sebagai berasal dari bahan alami tersebut, apabila makanan itu mengandung bahan alami yang bersangkutan tidak kurang dari kadar makanan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
    Contoh: Sari Apel; Apel Juice

    1. Adalah produk cair yang keruh atau jernih yang diperoleh dari buah apel.
    2. Padatan, jumlah tidak kurang dari 10 %.

  1. Iklan makanan yang menyerupai atau dimaksud sebagai pengganti jenis makanan tertentu harus menyebutkan nama bahan yang digunakan.
    Contoh: Susu Kedelai
  2. Iklan makanan boleh mencantumkan pernyataan “DIPERKAYA” atau “KAYA” sumber vitamin dan mineral bila pada sejumlah makanan yang biasa dikonsumsi satu hari terdapat paling sedikit dari jumlah yang dianjurkan (RDA/AKG)
  3. Pernyataan makanan berkalori dapat diiklankan bila makanan tersebut dapat memberikan minimum 300 Kcal per hari.
  1. Iklan makanan tidak boleh dimuat dengan ilustrasi peragaan maupun kata-kata berlebihan, sehingga dapat menyesatkan konsumen.
  2. Iklan makanan tidak boleh menjurus kependapat bahwa makanan yang bersangkutan berkhasiat sebagai obat.
  3. Makanan yang dibuat sebagian atau tanpa bahan pokok alami tidak boleh diiklankan seolah-olah makanan yang bersangkutan seluruhnya dibuat dari bahan alami.
  4. Makanan yang dibuat dari bahan yang telah mengalami pengolahan, tidak boleh diiklankan dengan cara yang dapat memberi kesan seolah-olah makanan itu dibuat dari bahan yang segar.
  5. Iklan makanan tidak boleh dengan sengaja menyatakan seolah-olah makanan yang berlabel gizi mempunyai kelebihan dari makanan yang tidak berlabel gizi.

10.  Iklan makanan tidak boleh memuat pernyataan nilai khusus pada makanan apabila nilai tersebut tidak seluruhnya berasal dari makanan tersebut, tetapi sebagian diberikan oleh makanan lain yang dapat dikonsumsi bersama-sama (seperti nilai kalori pada makanan sereal untuk sarapan yang biasanya dimakan dengan susu dan gula).

11.  Iklan makanan tidak boleh menyatakan bahwa makanan seolah-olah merupakan sumber protein, kecuali 20% kandungan kalorinya berasal dari protein dan atau kecuali jumlah yang wajar dikonsumsi per hari mengandung tidak kurang 10 gram protein.

B. Khusus

  1. Hasil Olah Susu
  2. Pengganti Air Susu Ibu (PASI) atau Susu Bayi atau Infant Formula
  3. Minuman Keras (Minuman Beralkohol)
  4. Vitamin
  5. Makanan Pelengkap (Food Supplement) dan Mineral
  6. Makanan Diet
  7. Kata “halal” tidak boleh diiklankan
Explore posts in the same categories: HAKI & Etika Profesi

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: