Dari Testamen Politik Soekarno Sampai Supersemar


KELUARNYA surat perintah dari Presiden Soekarno kepada Soeharto tanggal 11 Maret 1966 yang kemudian dikenal sebagai Supersemar bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Bila ditengok ke belakang, ia berhubungan dengan Testamen Politik Soekarno tahun 1945 dan peristiwa 3 Juli 1946. Ada pula pengamat yang melihat Gerakan 30 September 1965 merupakan satu rangkaian dengan Supersemar.

Testamen Politik 1 Oktober 1945

Surat sebagai sarana suksesi sebetulnya telah dipergunakan Soekarno pada awal kemerdekaan. Presiden RI pertama itu yang merasa kuatir keselamatannya setelah memproklamasikan kemerdekaan,17 Agustus 1945, merasa perlu menunjuk orang lain untuk memimpin kelanjutan perjuangan bangsa. Ia waswas kalau ditangkap oleh Sekutu. Orang yang dia percayai untuk menggantikannya adalah Tan Malaka.

Rencana Soekarno untuk menunjuk seorang pemegang mandat pemimpin bangsa itu tidak disetujui oleh Moh Hatta. Hatta hanya dapat menerima bila mandataris tersebut terdiri dari beberapa orang. Akhirnya disepakati oleh Soekarno dan Hatta orang-orang yang diberi kepercayaan tersebut adalah Tan Malaka, Iwa Koesoemasoemantri, Sjahrir dan Wongsonegoro. Testamen itu (Harry A. Poeze, 1999) berbunyi sebagai berikut (disesuaikan dengan Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan):

AMANAT KAMI

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu, adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Setelah kami menyatakan kemerdekaan Indonesia atas dasar kemauan rakyat Indonesia sendiri pada 17 Agusut 1945 bersandar pada Undang-Undang Dasar yang sesuai dengan hasrat rakyat untuk mendirikan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Maka negara Indonesia menghadapi bermacam-macam kesulitan dan rintangan yang hanya bisa diselesaikan oleh rakyat yang bersatu-padu serta gagah berani di bawah pimpinan yang cerdik, pandai, cakap dan tegap.

Sedangkan sejarah dunia membuktikan pula, bahwa pelaksanaan cita-cita kemerdekaan itu bergantung pada kesanggupan seluruh rakyat untuk memberi korban apa pun juga, seperti sudah dibuktkan oleh negara-negara atau bangsa-bangsa yang besar di Amerika Utara dan Selatan, di Eropa Barat, di Rusia, Mesir, Turki dan Tiongkok.

Syahdan datanglah saatnya buat menentukan ke tangan siapa akan ditaruhkan obor kemerdekaan, seandainya kami tiada berdaya lagi akan meneruskan perjuangan kita di tengah-tengah rakyat sendiri.

Perjuangan rakyat kita seterusnya menetapkan kemerdekaannya hendaklah tetap di atas dasar persatuan segala golongan rakyat dengan menjunjung tinggi Republik Indonesia, seperti yang tercantum pokok-pokoknya dalam Undang-Undang Dasar kita.

Bahwasanya setelah selesai kami pikirkan dengan saksama dan periksa dengan teliti, pula dengan persetujuan penuh dengan para pemimpin yang ikut serta bertanggung-jawab.

Maka kami putuskanlah, bahwa pimpinan perjuangan kemerdekaan kita akan diteruskan oleh saudara-saudara: Tan Malaka, Iwa Koesoemasoemantri, Sjahrir, Wongsonegoro.

Hidup Republik Indonesia!
Hidup Bangsa Indonesia!

Jakarta, 1 Oktober 1945
Sukarno
Moh. Hatta

Baik Testamen Politik 1945, maupun Supersemar merupakan surat mandat dari pimpinan nasional kepada orang lain untuk menyelesaikan tugas kenegaraan. Seperti halnya Supersemar, Testamen juga sempat mengundang kontroversi karena beredarnya versi yang berbeda. Dalam versi yang beredar kemudian, nama ahli waris kepemimpinan itu hanya satu orang yaitu Tan Malaka. Surat itu berbunyi:

“Kami, Ir Soekarno, ketua Republik Indonesia dan Drs Moh Hatta, ketua muda Pemerintah tersebut dengan suci dan ikhlas hati kami menyerahkan pimpinan Pemerintah Republik Indonesia kepada Sdr Datuk Tan Malaka, pemegang surat ini”. Hatta menyebut Chaeroel Saleh sebagai roh jahat di balik pemalsuan dokumen itu. Ia dasarkan keterangannya itu pada hasil pemeriksaan dinas penyelidikan sipil dan militer Belanda (Hatta, 1974:13-14). Menurut Sajoeti Melik, dokumen asli surat tersebut jatuh ke tangan DN Aidit. Aidit menunjukkannya kepada Soekarno.Soekarno merobek-robeknya lalu membakarnya. Dengan demikian berakhirlah kontroversi tentang Testamen Politik Soekarno tersebut.

Peristiwa 3 Juli 1946

Setelah kemerdekaan diproklamasikan terdapat dua model perjuangan untuk menghadapi Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia yaitu berunding atau mengadakan perlawanan bersenjata. Pemerintahan Sjahrir memilih jalan yang pertama, sedangkan Tan Malaka memiliki visi yang berbeda yaitu melakukan revolusi total. Kelambanan pemerintah Sjahrir menghasilkan diplomasi yang menguntungkan revolusi merupakan salah satu penyebab banyak pemuda, laskar dan massa mendukung pandangan Tan Malaka tersebut.

Awal tahun 1946 terbentuklah Persatuan Perjuangan yang menghimpun 141 organisasi politik, lasykar, dll termasuk partai politik seperti Masyumi dan PNI (Alfian, 1978). Dalam pembentukannya di Purwokerto, Tan Malaka menyampaikan pidato tentang pentingnya persatuan untuk mencapai kemerdekaan 100 persen yang kemudian menjadi program pertama gerakan tersebut (“Berunding atas pengakuan Kemerdekaan 100 persen”). Dalam Persatuan Perjuangan antara lain duduk sebagai anggota sub-komite, Sudirman yang mewakili TKR (Tentara Keamanan Rakyat).

Pada tanggal 17 Maret 1946 tokoh-tokoh Persatuan Perjuangan seperti M.Yamin ditangkap. Kemudian seorang perwira bernama Abdul Kadir Jusuf dengan sepengetahuan atasannya Mayor Jenderal Sudarsono menculik Perdana Menteri Sjahrir (27 Juni 1946) karena dianggap telah mengkhianati revolusi melalui perundingan dengan Belanda yang merugikan Indonesia (Alfian, ibid). Konflik antara kelompok Sjahrir dan kubu Tan Malaka semakin meruncing.

Kemudian pecah peristiwa 3 Juli 1946 yang menurut versi resmi pemerintah RI adalah usaha perebutan kekuasaan oleh kelompok Persatuan Perjuangan yang dipimpin oleh Tan Malaka. Menurut Anderson tanggal 2 Juli 1946, overste Soeharto ikut membebaskan tahanan politik di penjara Wirogunan, Yogyakarta, seperti M. Yamin, Iwa Kusumasoemantri dan Dr Sucipto dan membawanya ke markas resimen Wiyoro. Di sini sudah ada Mayjen Sudarsono. Di tempat inilah para pengikut Tan Malaka itu menyusun suatu maklumat politik yang isinya seolah-olah Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Tan Malaka (Tan Malaka sendiri itu waktu itu dipenjara dan tampaknya usaha ini tanpa sepengetahuannya). Kemudian tanggal 3 Juli, maklumat itu dibawa ke istana Sultan agar ditandatangani oleh Presiden Soekarno. Usaha itu gagal, kelompok ini berhasil ditangkap oleh pengawal Presiden. Menurut Ben Anderson, pembuatan maklumat politik itu rupanya mengilhami Soeharto yang mencobanya kembali pada kesempatan lain dengan berbagai perbaikan (Iskandar, 1999)

Yang menarik adalah pengakuan Soeharto mengenai peristiwa ini sebagai diceritakan dalam Otobiografinya (1988). Di markas resimen Wiyoro, Soeharto didatangi oleh ketua Pemuda Patuk, Sundjojo yang membawa pesan dari Presiden Panglima Tertinggi APRI agar menangkap Mayor Jenderal Sudarsono. Soeharto dihadapkan pada pilihan sulit, ada “perintah langsung dari Presiden/Panglima Tertinggi, tidak terlewati hirarki, dan harus menangkap atasan langsung ialah Mayor Jenderal Sudarsono. Akhirnya saya mengambil keputusan mengembalikan surat perintah tersebut dan minta agar diberikan lewat Panglima Besar Jendral Soedirman.” Sundjojo kembali ke Istana dan melapor kepada Presiden yang mengatai Soeharto “opsir koppig” (opsir keras kepala).

Setelah mengeluarkan perintah siaga penuh pada batalyon-batalyon Resimen III, Soeharto menghadap Panglima Divisi Mayor Jenderal Sudarsono. Ia tidak melaporkan tentang perintah penangkapan tersebut, tetapi hanya memberikan informasi bahwa ada pihak yang akan menculik Sudarsono. Oleh sebab itu Soeharto menyarankan Sudarsono pindah ke resimen III Wiyoro.

Tengah malam Sudarsono datang lagi markas resimen dengan membawa rombongan yang terdiri dari tokoh politik yang dibebaskan dari penjara Wirogunan. Sudarsono mengatakan bahwa ia telah memperoleh kuasa dari Panglima Besar Sudirman untuk besok pagi menghadap Presiden di Istana menyampaikan surat yang malam itu akan disiapkan. Ketika itu Soeharto membatin “Saya mau diapusi. Tidak ada jalan lain, selain balas ngapusi dia”. “Malam itu juga saya segera memberi informasi ke Istana, apa yang terjadi Wiyoro dan apa yang akan terjadi besok pagi di Istana. Saya persilakan sendiri menangkap Mayor Jenderal Sudarsono di Istana besok pagi dan saya jamin di luar Istana tidak akan terjadi apa-apa.”

Soeharto telah memakai tangan orang lain untuk membebaskan dirinya dari kesulitan, ia telah menerapkan strategi ngluruk tanpa bala yang kemudian secara konsisten dipergunakannya.

Kontroversi Supersemar

Setelah Soeharto jatuh, kontroversi tentang Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret) semakin melebar. Kontroversi pertama, tentang proses penyusunan dan penyerahan surat tersebut yang terkesan tidak wajar. Surat tersebut dibuat bukanlah atas inisiatif dan kemauan Soekarno sendiri. Buku Subandrio yang urung terbit, Kesaksianku tentang G-30-S, mengungkapkan bahwa penyusunan surat itu dilakukan di bawah tekanan ketiga Jenderal yang datang ke istana Bogor. Kontroversi kedua tentang siapa pengetik Supersemar? Apakah betul Letkol (Purn) TNI-AD Ali Ebram, staf Asisten I Intelijen Resimen Cakrabirawa yang mengetik surat tersebut. Surat tersebut diketik dalam waktu satu jam dengan didiktekan oleh Bung Karno. Ketika surat itu diketik apa dilakukan oleh ketiga Jenderal tersebut ? Karena Ali Ebram masih hidup, ia perlu diwawancarai. Sebelum ditandatangan diketik kotanya yaitu Bogor. Di dalam salah satu versi fotokopi Supersemar, kota tersebut ditulis Jakarta.

Kontroversi ketiga, yang disampaikan oleh Ben Anderson. Bahwa mungkin saja surat perintah yang asli itu dihilangkan karena diketik dengan kop Markas Besar Angkatan Darat. Jadi jika dipertahankan tentu sangat lucu, surat kepresidengan ditulis dengan kertas berkop MBAD. Jadi surat itu “dihilangkan” bukan karena isi tetapi karena kop suratnya.

Kontroversi keempat, yang paling krusial, di mana sekarang naskah asli Supersemar itu?

1965/66: Kudeta Merangkak ala Soeharto?

Peralihan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto sebagaimana kita ketahui tidak berlangsung secara wajar. Pertama diawali dengan (percobaan) kudeta 1 Oktober 1965. Diakhiri dengan keluarnya Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret) 1966 yang secara de facto memberikan kekuasaan kepada Mayjen Soeharto. Periode 1 Oktober 1965 sampai 11 Maret 1966 disebut oleh Y. Pohan (Who were the Real Plotters of the Coup against President Soekarno, 1988) sebagai Kudeta Merangkak. Saskia Elenora Wieringa (Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia, 1999) menamakan peristiwa tahun 1965 sebagai kup pertama dan tahun 1966 sebagai kup kedua. Peter Dale-Scott melihatnya sebagai kudeta tiga tahap, pertama, gerakan tiga puluh September yang merupakan “kudeta gadungan”, kedua, tindakan balasan yaitu pembunuhan terhadap anggota PKI secara massal, dan ketiga pengikisan sisa-sisa kekuatan Soekarno.

Soeharto sendiri selaku Menteri/Pangad di depan Musyarawah Nasional Pertanian Rakyat, 2 Desember 1965 pernah menyebut tentang operasi tiga tahap ini meskipun merujuk kepada PKI. Ada 3 macam operasi G30S yaitu operasi Ampera I, II, III. Gerakan Ampera I merupakan kudeta di pusat pemerintahan. Ampera II berupa tindakan pembunuhan massal terhadap pemimpin politik lawan. Sedangkan Ampera III adalah pembentukan kabinet baru yang komposisinya sesuai dengan keinginan PKI. (Soegiarso Soerojo, G30S-PKI dan Peran Bung Karno: Siapa Menabur Angin, Akan Menuai Badai, 1988, hal 272). Hal ini dikemukakan Mayjen Soeharto karena kabinet yang dibentuk Presiden Soekarno setelah Peristiwa 1 Oktober 1965 masih menampung unsur komunis. Tetpi kalau kita melihat ketiga fase itu dalam konteks peralihan kekuasaan dari Orde Lama kepada Orde baru maka tahap-tahapnya tidak jauh berbeda. Hanya saja kata “PKI” yang dalam tahap terakhir itu perlu diganti dengan “Soeharto”.

Mengenai keterlibatan Soeharto dalam Peristiwa 1 Oktober 1965 yang disebut sebagai Kup pertama itu saya setuju dengan apa yang ditulis oleh Saskia (1999: 497-498) “Besar kemungkinan Jenderal Soeharto, …, sudah tahu sebelumnya tentang akan terjadinya kup,… Tapi barangkali agak terlalu jauh ditarik kesimpulan bahwa ia telah mendalangi kup pertama, yang mengharuskannya mengatur pembunuhan terhadap rekan-rekannya….

Kemungkinan sekali, seperti disimpulkan Tornquist (1984:230), Soeharto menunggu sambil melihat apa yang akan terjadi, dan kemudian pada saatnya dipecundanginya baik Sukarno maupun Nasution”

Pada paragraf berikutnya Saskia menulis “Ketika akhirnya Soeharto bertindak, ia melakukannya dengan cepat dan tegas. …sejak saat itu, … ia telah memulai dengan siasatnya untuk menggulingkan Sukarno sambil memarakkan diri sendiri ke atas tampuk kekuasaan. Ia pasti menyadari bahwa yang diperlukannya bukan sekedar pameran kekuatan militer… Adanya para perempuan di Lubang Buaya itulah yang digunakan sebagai amunisi oleh Soeharto, demi transisi mental yang diangankannya itu. Dengan itu bukan hanya perempuan yang berhimpun di sana akan dimusnahkannya dengan segala daya, tetapi juga kaum Komunis dapat dijatuhkannya sama sekali. Sementara itu Sukarno yang menunjukkan dukungannya pada PKI, dapat dipertontonkan oleh sebagai pemimpin yang tak becus. Kegagalan Sukarno melindungi PKI dapat dilihat sebagai isyarat pudarnya wahyu kekuasaan dan ketiadadayaan, hingga sudah pasti Sukarno akan bisa dilenyapkannya dari percaturan (politik)”.

Penutup

Mengenai Supersemar meskipun banyak kisah yang kontroversial di situ tetapi secara umum dapat disimpulkan bahwa surat tersebut bukanlah dibuat Presiden Soekarno dengan sukarela. Meskipun tidak ada todongan senjata, dapat dipahami bahwa penulisannya dilakukan dengan tekanan. Dalam kup pertama mungkin Soeharto tidak menjadi konseptor peristiwa itu, tetapi ia sudah mengetahuinya sebelumnya. Dan Soeharto adalah orang yang paling diuntungkan dari “percobaan kudeta” yang gagal itu.

Pada kup kedua, mungkin saja ia bisa berdalih tidak memaksa Soekarno, tetapi kenyataan ketiga Jenderal pembantunya telah membuat Soekarno dalam keadaan terpaksa untuk membuat Surat Perintah tersebut. Apalagi pada pagi tanggal 11 Maret 1966 berkeliaran pasukan yang tidak memakai tanda pengenal di sekitar Istana, sehingga Soekarno memutuskan meninggalkan Istana dan pergi ke Bogor.

Kalau diperhatikan periode 1 Oktober 1965 sampai 11 Maret 1966 tampak perkembangan peristiwa yang demikian cepat dan luar biasa. Soeharto adalah seorang ahli strategi yang andal. Tetapi ia bukan seorang grandmaster yang ampu menghitung 10-15 langkah ke depan di papan catur. Ia lebih banyak beruntung karena piawai memanfaatkan kesempatan. Bisa saja periode 6 bulan setelah Peristiwa 1 Oktober 1965 itu disebut sebagai “Kudeta Merangkak”. Tetapi ini adalah sebuah drama tanpa skenario yang baku, dan diikuti oleh pemain yang memang sudah diketahui ataupun aktor yang tidak dikenal.

Meskipun Testamen Politik Soekarno 1 Oktober 1945 dan Supersemar merupakan surat tugas kenegaraan yang diberikan oleh pimpinan nasional, namun paling sedikit terdapat perbedaan (atau persamaan?) menyangkut dua hal.

Dalam pembuatan Testamen Politik 1945 tidak ada paksaan. Bahkan penyusunannya dilakukan Soekarno secara demokratis dengan berkonsultasi dengan Bung Hatta. Sulit dibantah, bahwa Supersemar diberikan oleh Soekarno tanpa tekanan dari luar.

Testamen Politik 1945 telah dibakar oleh sendiri oleh Bung Karno agar tidak menimbulkan kontroversi di kemudian hari. Apakah Supersemar sengaja dihilangkan karena – mengutip pandangan Ben Anderson – ditulis dengan kertas memakai kop Markas Besar Angkatan Darat? Hal ini masih kabur.

Bila Supersemar diragukan keabsahannya, maka apakah keputusan yang diambil dengan surat itu sah yaitu pembubaran PKI tanggal 12 Maret 1966 ? Malam itu sebetulnya Sudharmono dan Murdiono telah berdiskusi tentang landasan hukum untuk membubarkan PKI. Jadi rencana pembubaran PKI itu sebetulnya telah disiapkan sebelumnya, bukan dipikirkan setelah menerima Supersemar.

Supersemar kemudian dikukuhkan dengan TAP MPRS tahun 1966. Lembaga itu bersifat sementara. Sampai di mana keabsahan produk daripada lembaga yang bersifat sementara, yang anggotanya tidak legitimate, karena tidak dipilih melalui pemilu? Seluruh produk MPRS tahun 1966 itu mesti dicabut.

Asvi Warman Adam, peneliti LIPI, doktor sejarah dari Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris.

Sumber: Kreasi

Explore posts in the same categories: POLITIK

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: