Debat Amandemen UUD 1945 Amandemen UUD, Sistem Pemilu, & Bangunan Rezim Politik


Erwin Endaryanta

Melalui surat keputusan yang disampaikan Dewan Perwakilan Daerah kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat 7 Agustus 2007, usulan mengajukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 22 D yang mengatur DPD mengalami jeda politik. Jika dirunut, pengumpulan dukungan 215 orang (kurang 11 dari jumlah 1/3 anggota MPR) untuk mendapatkan prasyarat minimal agenda amandemen menjadi pembahasan di sidang MPR, (Antara, 7/8/7) mampu menunjukkan kapasitas DPD dalam menyakinkan jejaring politiknya. Namun, sejak proses ini digulirkan, satu demi satu fraksi di MPR menarik dukungan untuk menyepakati proses amandemen UUD. Fenomena kehadiran DPD yang muncul sebagai lembaga yang unik dalam sistem politik Indonesia. Hadir sebagai lembaga tinggi negara yang dipilih melalui mekanisme pemilihan yang berat, tapi memiliki fungsi dan kewenangan yang sangat terbatas.

Tulisan ini mencoba membaca proses amandemen UUD dengan kerangka memperkuat fungsi DPD membawa pertanyaan lebih lanjut tentang bangunan rezim politik yang akan ditampilkan. Di samping itu, sistem pemilu juga menjadi titian jalan yang layak untuk dibaca polanya sebagai mekanisme jembatan aspirasi rakyat.

Konsensus politik level elite nasional menyepakati amandemen UUD 1945 menjadi titik pijak perubahan format rezim politik Indonesia pasca-reformasi. Kemudian bermunculan instrumen kelembagaan baru sebagai reaksi institusional setelah sekian lama keran politik ditutup oleh sistem otoritarian Orde Baru. Dalam konteks ini DPD dibaca lahir sebagai representasi kuatnya dorongan otonomi daerah. Selain itu, pergeserannya pada level sistem pemilu cenderung mengarusutamakan demokrasi prosedural, kerangka sistem pemilu yang mengantarkan setiap kandidat menjadi elite nasional (DPD, Dewan Perwakilan Rakyat) menjadi dasar representasi politik mereka.

Sistem Parlemen

Salah satu corak pola demokrasi yang dianut adalah dikenalkannya sistem DPD. Respons yang muncul adalah apakah tata kelembagaan ini menjadi embrio bagi sistem bikameral. Boleh jadi ya. Bahkan, dengan sistem pemilihan (DPD/DPR) yang berbeda akan membangun mekanisme dan efek psikologis, meminjam istilah Hermawan Sulistiyo, symetric bicameral system. Yakni, pola pemilihan dalam level yang berbeda antara DPR sebagai representasi nasional dengan sistem proporsional dan DPD sebagai representasi wilayah dengan plurality system. Tetapi, dibaca pada level otoritas lembaga DPD lebih lemah dari DPR, sistem bikameralisme yang di kenalkan dalam sistem parlemen Indonesia menghasilkan asymetric bikameral.

Secara logis, dalam bikameral peran MPR sebagai forum bersama antara DPD dan DPR. Signifikansi MPR yang semula dibentuk dengan adanya Utusan Daerah dan Utusan Golongan, dengan segenap perangkatnya hilang. Kejengahan atas perubahan ini sejak awal sepertinya muncul dan turut mewarnai kehati-hatian dalam menyepakati agenda amandemen UUD yang di agendakan DPD. Risiko politik untuk merevisi pola kelembagaan negara, legitimasi, dan kewenangannya mungkin saja lebih besar dibandingkan dengan menyepakati agenda yang digulirkan DPD sehingga ada kesulitan menyamakan persepsi atas proses amandemen. Tentang hilangnya kewenangan dan legitimasi MPR (lebih bercorak monokameral) ini, secara politik membangun lemahnya rujukan “kedaulatan rakyat” dalam manifestasi institusionalnya.

Representasi

Pada hakikatnya kita melihat relasi MPR, DPR, dan DPD, berikut dengan dorongan amandemen dari kelompok DPD di MPR, mencoba menuntaskan ambiguitas sistem parlemen kita. Tetapi, keengganan untuk menerapkan bikameralisme bukan berarti tanpa dasar.

Pemilu 2004 DPD DPR
Pencalonan Individu Partai politik
Sistem pemilihan SNTV / FPTP electoral system

(first past the post)

Proportional semi “terbuka”
Representasi Daerah ( lokal) Nasional
Fungsi Terbatas pada kepentingan daerah dan bersifat kemitraan dengan DPR (bukan legislatif) Pengawasan, legislasi, budgeting, dll

(1). Ditilik dari sistem pemilu yang mewujudkan representasi dukungan, DPD dan DPR menunjukkan corak perkawinan demokrasi prosedural. Bagi DPD, kandidat akan lebih merepresentasikan individu dan suara wilayah. Sedangkan  bagi DPR, kandidat akan merepresentasikan partai politik dan suara nasional. Bagaimana pola kandidat yang berangkat dari DPD ini mampu mengorganisasi dukungan? Semangat otonomi daerah yang lebih dimaknai sebagai aspirasi daerah ketimbang proses devolusi kekuasaan dari pusat ke daerah, sebangun dengan corak penggorganisasian kandidat DPD yang dibangun tanpa menggunakan mesin partai. Betul bahwa lembaga-lembaga civil society di Indonesia tumbuh kuat dan mampu membawa kandidat untuk maju. Tetapi sangat sedikit kekuatan ini merepresentasikan pihak yang menang. Justru sebaliknya, kandidat-kandidat DPD lebih mencorakkan jejaring kekuatan partai politik dan kekuatan otoritarian lama. ” The SNTV system in multi member constituencies has led to a situation where not one single DPD candidate received an absolute majority of votes in his/her constituency. In fact, all but four DPD Members were elected with less than 20 per cent of the vote and 62 per cent (79 Members out of 128) received less than 10 per cent. (Sherlock, Stephen, 2005)” .

(2). Tema konsolidasi DPD tanpa mekanisme partai politik akan memperkuat corak bangun masyarakat yang lebih clientilistm dan hubungan interpersonal yang primordial. Secara pragmatis benar bahwa dukungan terhadap mekanisme pemilihan DPD dan gerakan amandemennya menunjukkan level lemahnya representasi politik partai politik di level basis massa. Walaupun demikian, partai politik, seburuk apa pun pada hakikatnya membawa institusionalisasi demokrasi yang penting. Pada level ini saya kira kita perlu membedakan antara konsep dasar partai politik dalam menggalang dukungan suara (artikulasi dan agregasi kepentingan) dan kekuatan lain yang lebih bersifat artikulasi daripada agregasi. Pada level aktor, kelompok kepentingan dan partai politik jelas beda, terutama dalam fungsi agregasinya. Kapasitas agregasi politik partai politik terejawantahkan dalam pola platform atau manifesto politiknya. Dalam frame artikulasi dan agregasi kepentingan partai bisa memilih identitas keorganisasian partainya, sehingga mekanisme check and balances, pendidikan politik dan kederisasi bisa dipilih. Hal itu berbeda dari kelompok kepentingan yang cara kerja organisasinya lebih dipertanyakan.

Dua titik persoalan tentang DPD tersebut kemudian menjadi titik pijak reflektif bahwa relasi aktor dan sistem pemilu perlu dipikirkan secara lebih komprehensif. Proses pembangunan politik dan institusionalisasi politik di negara ini dihadapkan pada pola oligarkis dan mekanisme yang belum sepenuhnya merepresentasikan kepentingan rakyat. Di lini DPR, kapasitas DPD dalam mengorganisasikan dukungan menjadi pelajaran yang penting bagi anggota DPR tentang lemahnya ber-partai politik dan kapasitas pengakarannya. Dengan demikian, kerangka kepartaian dan kapasitas pengakarannya perlu dibaca ulang oleh setiap pemimpin partai untuk melahirkan pemimpin politik dan mekanisme yang lebih mencerminkan suara rakyat. (*)

Erwin Endaryanta, alumnus FISIP Jurusan Ilmu Pemerintahan UGM; mahasiswa Program Magister Studi Pertahanan ITB; peneliti Centre for Local Politics and Development Studies Yogyakarta; redaktur tamu Jurnal Lembaga Ombudsman Daerah Yogyakarta.

Explore posts in the same categories: POLITIK

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: