Rencana “ISU-ISU” yang akan di angkat di KLB (tolong tambahan, kritik, saran, dan dukungannya)



  1. Selesaikan kasus skandal Bank Century

· Belum tuntas penyelesaian skandal BLBI, publik kembali disuguhkan kejadian yang mengoyak rasa keadilan masyarakat, yaitu modus perampasan uang rakyat melalui kejahatan perbankan. Spektakuler! Dalam tempo delapan bulan, terhitung November 2008 s.d Juli 2009, uang sebesar Rp. 6,7 triliun telah digelontorkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menalangi (bail out) Bank Century (BC) tanpa sepengetahuan dan persetujuan DPR. Komisi XI DPR RI yang membidangi masalah keuangan dan perbankan mempersoalkan suntikan dana kepada BC yangmencapai Rp 6,7 triliun, padahal yang diketahui oleh DPR hanya Rp 1,3 triliun.

  1. kembalikan semangat nasionalisme kami yang sekarang sudah usang

· Bagi Indonesia, kembali kepada UUD 45 adalah kembali kepada pasal-pasal ekonomi kerakyatan yang merupakan terjemahan dari sejarah perjuangan dan cita-cita bersama seluruh rakyat Indonesia, sekaligus menegaskan identitas nasional kita sebagai bangsa yang merdeka dan menjadi pembeda ditengah mainstream pemikiran ekonomi orthodoks (pasar bebas) yang mendominasi.

· Untuk hal tersebut, Indonesia adalah bangsa yang memiliki segalanya. Indonesia adalah satu-satunya negeri dengan kekayaan alam terlengkap didunia. Di darat dan dilaut, hutan dan pesisir, laur dan danau, adalah kekayaan alam yang melimpah. Tercatat bahwa Negara ini adalah penghasil Biji-bijian terbesar no 6; Penghasil Teh terbesar no 6; Penghasil Kopi no 4; Penghasil Cokelat No 3; Penghasil Minyak Sawit (CPO) No 2; Penghasil Lada putih No 1. lada hitam No 2; Penghasil Puli dari buah Pala No 1; Penghasil Karet Alam No 2,Karet Sintetik No 4; Penghasil Kayu Lapis No 1; Penghasil ikan no 6 di dunia. 20 besar negara-negara penghasil minyak terbesar di dunia. Tahun 2005 indonesia adalah produsen gas alam terbesar dibandingkan dengan seluruh negara di Asia Oceania, Aprika, produsen batubara urutan 10 besar dunia; eksporter Batubara terbesar kedua di dunia setelah Australia; produsen bauxit no 7 dunia; urutan ke 6 dalam produksi emas; urutan ke tiga produksi nickel; urutan 11 dalam hal produksi perak; penghasil timah kedua terbesar di dunia setelah China; produsen Ikan no 2 dan eksportir ikan No 4 terbesar di dunia.

· Akan tetapi, semua itu tidak ada artinya, bila seluruh kekayaan alam tersebut telah dirampas oleh segelintir kapitalis asing bersama kolaboratornya di dalam negeri. Kontitusionalisasi berbagai aturan perdagangan bebas melalui amandemen konstitusi tidak hanya semata-mata sebagai suatu strategi perampasan kekayaan Indonesia, tapi juga suatu upaya pemberangusan terhadap masyarakat dan identitas Indonesia. Perdagangan bebas telah merampas tanah petani kecil, menyingkirkan penduduk local, memusanahkan pasar tradisonal, merendahkan harkat dan martabat buruh secara ekonomi dan politik, yang secara perlahan-lahan akan memusnahkan bangsa Indonesia.

· Ingatlah, bahwa nama nusantara ini ada dalam kejayaan Sriwijaya, Majapahit, sebuah susunan masyarakat pra Indonesia yang masyarakat telah berdaulat atas pulau-pulau dan perairan mereka. Akan tetapi sejak kolonialisme masuk hingga hari ini, kedaulatan itu telah melenyap, seiring dikuasainya pulau-pulau, tanah-tanah oleh perkebunan besar, pertambangan besar, perusahaan-perusahaan multinasional. Ingatlah, ketika awalnya Singapura dibeli oleh Raffles seharga $ 60.000, 90 persen penduduknya adalah orang Indonesia (1811), yaitu Jawa, Sumatra, Sulawesi. Akan tetapi saat ini, Singapura adalah Negara lain, dengan sisa penduduk Indonesia 1 persen di dalamnya, atau bahkan telah musnah. Ini adalah kesimpulan bahwa pemusanahan suatu bangsa telah dimulai dari pengambil alihan tanah-tanah mereka, kebun-kebun mereka dan tambang-tambang mereka.

· Mengembalikan pancasila dalam pelaksanaan yang murni dan pasal ekonomi UUD 45 adalah mengembalikan identitas nasional yang dilenyapkan, tanah, kebun dan tambang yang telah diambil alih oleh kapitalis-kapitalis asing dan kembali menyusun suatu perekonomian bersama yang berdasarkan azas kekeluargaan. Hanya dengan cara ini identitas masyarakat Nusantara dapat diselamatkan dan bahka kejayaannya dapat dikembalikan! Dirgahayu Kemerdekaan RI ke – 64, kembali pada pancasila dan UUD 45, Wujudkan kejayaan Nusantara!

  1. Hapuskan UU Badan Hukum Pendidikan (BHP)

· komersialisasi kampus

· kebijakan seperti yang tertuang UU BHP sangat merugikan calon mahasiswa. Mahasiswa tidak mampu bakal sulit melanjutkan ke perguruan tinggi karena pastinya biaya akan mahal. Tidak ada kata lain, hapus UU BHP dan tolak BHP. Aturan itu akan mengebiri mahasiswa. Komersiliasi akan menghinggapi pada perguruan tinggi di Indonesia.

· mengkerdilkan dunia pendidikan bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu

· sistem pendidikan yang dibangun di Indonesia saat ini merupakan sistem yang disodorkan negara barat yang berhaluan kapitalisme.

  1. Maksimalkan anggaran pendidikan diklaim 20% untuk kami

· anggaran pendidikan diklaim 20% oleh pemerintahan SBY, tapi hal itu tidak berdampak pada penurunan biaya pendidikan bagi kaum miskin.

· “Anggaran 20% itu manipulatif, sebab banyak dananya justru dipake mendiknas untuk iklan di TV dan Billboard,”

  1. Hapuskan sistim kontrak dan outsourcing, serta pemberian jaminan sosial dan standar bekerja yang memadai buat pekerja.

· Jadi, arti kemerdekaan bagi kaum buruh hanya merupakan formalitas belaka. Di belakang semua itu, buruh masih menjadi warga negara terhisap dan terjajah di negeri sendiri. Karena buruh merupakan lapisan sosial yang besar di Indonesia, disamping petani, kaum miskin kota, dan mahasiswa, maka sebetulnya sebagian besar rakyat Indonesia belum pernah merdeka.

· Menurut penjelasan BPS, upah buruh industri pada triwulan ke III tahun 2008 dibandingkan triwulan II 2008, secara nominal, turun 8,74%. Secara riil, upah buruh industri pada periode yang sama turun sebesar 11,30%.

· menurut Yanuar Rizky, presiden Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), tingkat pendapatan buruh, terutama upah, tidak dapat menutupi lonjakan kenaikan biaya konsumsi makan keluarga, kredit rumah, dan pendidikan. Menurutnya, buruh yang berpendapatan Rp1 juta kebawah, akan terkena tekanan daya beli yang tinggi.

· Dalam menerapkan politik “upah”, pemerintah masih menempatkan upah murah sebagai keunggulan komparatif di hadapan para investor, untuk menarik mereka menanamkan modalnya dan menggali keuntungan besar di Indonesia.

· Di samping itu, kaum buruh Indonesia juga harus berhadapan dengan pasar tenaga kerja yang sangat liberal, yang sering disebut “labour market flexibility”. Akibatnya, banyak pekerja yang harus dipaksa sebagai pekerja kontrak dan outsourcing, mirip dengan sistim kerja rodi di jaman kolonial.

· buruh Indonesia masih harus berhadapan dengan dampak krisis kapitalisme global. Seperti diketahui, rejim neoliberal di Indonesia mengandalkan kaum buruh sebagai sarung tangan mereka menghadapi krisis. Keputusan SKB empat menteri, contohnya, dijadikan sebagai penangkal krisis, menyebabkan pekerja tidak mendapatkan kenaikan upah yang berarti selama tahun 2009 ini.

· Penderitaan buruh belum berakhir. Industri nasional, sebagai tempat bergantungnya pengusaha dan pekerja, juga berada diambang kehancuran. Dalam lima tahun terakhir, misalnya, memang terjadi pelambatan pertumbuhan industri manufaktur, yaitu dari 7,2% (2004) menjadi 5,1% (2007), dan diperkirakan turun lagi menjadi 4,8% (2008). Selain itu, pangsa sektor industri terhadap PDRB terus menurun secara sistematis dari 30,1% (2001) menjadi 28,1% (2005). Di sisi lain, sebagai konsekuensinya, jumlah orang yang termasuk setengah pengangguran, yaitu orang yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu, terus meningkat, dari 29 juta (2006) menjadi 31 juta (2007). Sementara itu, orang yang bekerja pada kegiatan informal terus naik dari kisaran 60% menuju 70%. (sumber, organisasi Pekerja Seluruh Indonesia).

· Panjangnya barisan penganggur (baca, pasukan buruh cadangan) bukannya menjadi keprihatinan pemerintah, sebagai cerminan dari kegagalan, justru dijadikan “bargaining position” untuk menekan daya tawar buruh di pasar tenaga kerja.

· Menurut Dominggus Oktavianus, ketua umum Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI), kaum buruh masih merupakan lapisan sosial yang belum menikmati dampak kemerdekaan. Penyebabnya, menurut dia, syarat-syarat untuk memajukan bangsa, seperti sumber daya alam, SDM, dan teknologi, dikuasai dan didominasi oleh pihak asing. Untuk itu, kaum buruh harus terlibat aktif dalam perjuangan melepas belenggu penjajahan baru ini, yaitu menghentikan neoliberalisme di Indonesia.

  1. Tolong ditinjau kembali Perdagangan global yang memperburuk keadaan karena kalah bersaing\

Persaingangan antara ekspor dan impor

· bahan baku impor, terutama bahan baku kapas, suku cadang, dan sebagainya. Masuk dalam kategori ini adalah otomotif, elektronik, dsb.

· sektor industri yang bergantung pada ekspor produk, terutama dengan tujuan AS dan Eropa. Masuk kategori ini adalah tekstil, kayu/meubel, dan kerajinan.

  1. Kembalikan jati diri dan karakter Indonesia sebagai sebuah bangsa merdeka

· praktek penjajahan asing berlansung melalui keterlibatan asing dalam menentukan poros politik Indonesia, kemudian penyusunan UU (legilslasi) banyak memuat kepentingan penjajahan asing (imperialisme), seperti UU migas, UU penanaman modal, UU BHP, UU minerba, UU ketenaga kerjaan, dan lain-lain. Di bidang ekonomi, praktek penjajahan asing nampak terlihat pada penguasaan asing pada sektor-sektor ekonomi yang vital, seperti migas (85%-90%), telekomunikasi (65%), investari (75%), dan perbankan (48%). Dalam aspek budaya, rongrongan kebudayaan imperialis kini menggerogoti dan menghancurkan jati diri dan karakter Indonesia sebagai sebuah bangsa merdeka.

  1. Hentikan pemadaman listrik bergilir yang berlangsung di wilayah Pekanbaru dan sekitarnya

· bahwa krisis listrik terjadi karena beberapa hal; pertama, kekurangan pasokan bahan bakar bagi pembangkit tenaga listrik, kedua, investasi untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur sangat rendah, ketiga, lemahnya inisiatif dan usaha pemerintah untuk mencari energi alternative. Karena kelemahan-kelemahan tersebut, bukan berarti pemerintah lantas boleh melakukan liberalisasi kelistrikan.

· pembangkit listrik ini kekurangan pasokan bahan bakar, khususnya BBM, gas, dan batubara. “Kita penghasil batubara, gas, dan BBM terbesar di dunia. Tapi, hanya 30% yang dipergunakan untuk domestik, sementara sekitar 70% diekspor berupa bahan mentah ke luar negeri,”

Explore posts in the same categories: POLITIK

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: